TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Atmawidjaja mengatakan hingga saat ini belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara yang baru, Nusantara.

Dengan demikian, pembangunan pun diperkirakan belum akan dimulai pada tahun ini. "Belum, anggarannya saja belum ada," ujar Endra di Kompleks Kementerian PUPR, Senin, 24 Januari 2022.

Menurut dia, pembangunan yang dilaksanakan kementeriannya saat ini adalah program reguler yang sudah ada sebelum rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Misalnya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Itu kan dibangun memang memenuhi kebutuhan Balikpapan. Kebetulan lokasinya di situ, tapi kan itu sudah menjadi bagian program 61 bendungan yang dimangun dari 2015 sampai dengan 2024," ujar Endra.

Begitu pula dengan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara disebut sebagai program reguler kementerian.

"Saya kira kalau yang betul-betul untuk IKN-nya kan kita belum. Kita harus lapor DPR dulu nanti. Otoritanya juga kan belum ditunjuk," ujar Endra.
<!--more-->
Ia mengatakan sampai saat ini pun masih belum mengetahui seperti apa penganggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Baru. Misalnya, menggunakan APBN, investasi, atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

"Tapi yang jelas di APBN 2022 belum ada anggaran untuk IKN. Jadi memang belum ada program, yang kita lakukan adalah perencanaan. Perencanaan sudah, pembangunan fisik belum dialokasikan," kata Endra.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membutuhkan anggaran Rp 45 triliun untuk tahap pertama. Kebutuhan itu telah dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Namun dana ini kan bertahap, tergantung kebutuhan dan progressnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 24 Januari 2022.

Dia memastikan untuk saat ini, kebutuhan pembangunan IKN tidak masuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19. Adapun dana PEN yang telah ditetapkan sebesar Rp 451,64 triliun dialokasikan ke tiga bidang.

Bidang pertama meliputi sektor kesehatan dengan alokasi Rp 125,97 triliun; perlindungan sosial Rp 150,8 triliun; dan dana penguatan ekonomi Rp 174,87 triliun. Dana penguatan ekonomi akan dikucurkan untuk sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, teknologi informasi (ICT), bantuan UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

Baca juga: Airlangga: Anggaran Pembangunan Tahap I Ibu Kota Negara Rp 45 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.