TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membutuhkan anggaran Rp 45 triliun untuk tahap pertama. Kebutuhan itu telah dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Namun dana ini kan bertahap, tergantung kebutuhan dan progressnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 24 Januari 2022.
Dia memastikan untuk saat ini, kebutuhan pembangunan IKN tidak masuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19. Adapun dana PEN yang telah ditetapkan sebesar Rp 451,64 triliun dialokasikan ke tiga bidang.
Bidang pertama meliputi sektor kesehatan dengan alokasi Rp 125,97 triliun; perlindungan sosial Rp 150,8 triliun; dan dana penguatan ekonomi Rp 174,87 triliun. Dana penguatan ekonomi akan dikucurkan untuk sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, teknologi informasi (ICT), bantuan UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan.
“Tidak ada tema IKN untuk dana PEN,” katanya.
Baca Juga:
Situs resmi IKN sebelumnya sempat memuat rincian kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota secara keseluruhan. Total kebutuhan pembangunan ibu kota itu mencapai Rp 466 triliun.
Anggaran akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5 persen dan 46,5 persen sisanya menggunakan dana lain-lain yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta. Namun data dalam situs resmi ini telah dihapus.