TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan perkara defisit pasokan batu bara yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebenarnya sudah pernah dibahas sejak setahun yang lalu.

Ia mengatakan memimpin langsung rapat pada Januari 2021 ketika ada kekurangan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produksi listrik. Kala itu, persoalannya adalah La Nina dan banjir di mana-mana yang menyebabkan produksi turun dan pengiriman terhambat.

"Siklus itu sebenarnya sudah wajar dan sudah harus kita antisipasi. Karena itu, kalau kita sebagai negara yang punya sumber daya alam besar tidak punya rencana, apalagi tidak menjaga untuk tidak jadi krisis, ini tentu kesalahan besar," kata Erick dalam rekaman yang dibagikan Kementerian BUMN, Kamis, 6 Januari 2022.

Dalam rapat setahun yang lalu pun Erick telah meminta agar kontrak pembelian baru bara bisa diteken untuk jangka panjang. Pasalnya, Indonesia telah menerapkan ketentuan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) dengan harga yang sudah dipatok.

"Jadi tidak perlu lagi ada yang ditakuti. Apalagi pada rapat sudah ada pendampingan dari kejaksaan dan Ketua BPKP langsung bersama saya. Sudah ada notulennya. Bahwa ini arahan yang harus dilakukan," kata Erick.

Kalau harga batu bara acuannya nanti lebih murah dari DMO, menyitir catatan rapat itu, kata Erick, boleh dinegosiasi ulang sesuai harga pasar. Jadi, pemerintah memberikan fleksibilitas harga bisa lebih murah.

<!--more-->

"Jadi kontrak jangka panjang tapi harga per tahun bisa di-review. Yang jadi masalah kalau ada kickback. Kalau ini semua dilakukan transparan kenapa tidak?" ujar Erick.

Sebelumnya diketahui, perseroan mengalami defisit pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap di Tanah Air. Kondisi ini sempat membuat aliran listrik untuk 10 juta pelanggan PLN terancam padam. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah pun melarang ekspor batu bara dari 1-31 Januari 2022.

Menurut Erick, Indonesia adalah negara penghasil sumber daya alam dengan komposisi yang cukup aman. Di sisi lain, banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam, namun tidak mengalami krisis energi.

"Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama," tutur dia. Buntut dari perkara itu Erick Thohir pun memutuskan untuk mengangkat dan menetapkan Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer dan memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo.

Baca: Faisal Basri: Ada Salah Diagnosis Ekonomi RI, Investasi Tinggi tapi Hasilnya...