TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kebijakan larangan ekspor batu bara harus didukung demi pemenuhan kebutuhan nasional. Kebijakan itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tentang kepentingan dalam negeri.

"Kepentingan nasional harus di atas kepentingan ekspor, sekali pun lebih menguntungkan. Ekspor harus nomor sekian. Bagaimana mungkin kita banyak batu bara kemudian diekspor, tapi di dalam negeri malah mengalami kekurangan," kata Tulus dalam keterangannya, Ahad, 2 Januari 2022.

Pemerintah melarang ekspor batu bara sepanjang periode 1 hingga 31 Januari 2021. Larangan ekspor batu bara tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

Terbit 31 Desember 2021, poin-poin dalam surat itu melarang penjualan batu bara ke luar negeri secara umum dan menyeluruh setelah adanya laporan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perseroan melaporkan bahwa pasokan batu bara sangat rendah.

Menurut Tulus, pemerintah negara mana pun akan mengambil kebijakan yang sama untuk mengamankan pasokan energi demi kepentingan nasional. Karena itu, dia mendorong pemerintah melakukan amandemen kebijakan ekspor batu bara secara berkesinambungan.

Musababnya, kata dia, kondisi yang dialami Indonesia sangat ironis. Indonesia tercatat sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia, namun cadangan produksi untuk kebutuhan di dalam negeri sangat kecil, yakni 2 persen dibandingkan dengan cadangan dunia.

Dia melihat semestinya larangan ekspor batu bara tak hanya diterapkan dalam waktu satu bulan. “Pemerintah sebaiknya merevisi kebijakan ekspor batu bara ke luar negeri, meski lebih menguntungkan dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional,” ucap Tulus.

Tulus melanjutkan, kondisi tersebut serupa ketika Indonesia menikmati kejayaannya lantaran masuk jajaran negara pengekspor minyak mentah dunia terbesar. Namun, situasi itu berbanding terbalik lantaran lama-lama, negara harus bergantung terhadap impor minyak untuk memenuhi kebutuhan.

Hal yang sama, kata Tulus, mungkin saja terjadi untuk sektor batu bara. "Sangat sadis kalau nanti kita malah jadi importir batu bara. Ongkos kemahalannya sangat luar biasa yang harus kita tanggung oleh masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, dia menyoroti protes pengusaha terhadap larangan ekspor batu bara. Tulus mengimbuhkan, seharusnya eksportir tidak perlu pusing negara akan rugi.

“Itu kan urusan pemerintah, urusan devisa negara itu urusan pemerintah. Sebenarnya yang merasa rugi itu negara atau pengusaha? Dalam hal ini (ekspor) kan pengusaha yang jauh diuntungkan,” tutur dia.

Baca Juga: Pengusaha Pelayaran Minta Larangan Ekspor Batu Bara Tak Terlalu Lama, Apa Sebab?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.