Pemerintah Luncurkan 4 Program PEN Baru di 2022, Subsidi KUR sampai Bantuan PKL

Jumat, 31 Desember 2021 07:22 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (baju ungu) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020 menjadi 6 persen dari saat ini 7 persen di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada empat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru yang akan digulirkan tahun depan. Mulai dari subsidi Kredit Usaha Rakyat atau KUR sampai program bantuan tunai bagi pedagang kaki lima atau PKL.

"Pak Presiden telah menyetujui beberapa program baru di front loading awal 2022," kata Airlangga dalam konferensi pers usai sidang kabinet, Kamis, 30 Desember 2021.

Pertama yaitu program subsidi bunga KUR sebesar 3 persen pada Januari sampai Juni 2022. Tahun depan, total penyaluran KUR pun meningkat dari saat ini Rp 385 triliun menjadi Rp 373,1 triliun. Sementara, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 5,64 triliun.

Selain itu, cost of fund di dalamnya juga turun yaitu 1 persen untuk KUR super mikro, 0,5 persen untuk KUR mikro, dan 0,5 untuk KUR kecil. "Tapi ke masyarakat tetap 3 persen sampai Juni," kata dia.

Akan tetapi, program ini akan dijalankan dengan catatan tidak ada migrasi dari komersial ke KUR. "Jadi kami tidak ingin ada semacam kanibalisme, tapi didorong ke sektor-sektor yang baru. Terutama untuk mendorong kebijakan pemerintah menaikkan kredit usaha kecil menengah secara porsi 30 persen," kata dia.

Advertising
Advertising

Kedua yaitu perluasan program bantuan tunai PKL dan warung. Sebelumnya, program ini akan menyasar 1 juta PKL dan warung dengan bantuan Rp 1,2 juta dan sudah disalurkan 100 persen. Selain itu, pemerintah juga bakal memperluas target sasaran untuk Penduduk Miskin Ekstrem (PME) di wilayah pesisir pada 212 kabupaten kota untuk 1,76 orang.

Rencananya, perluasan target sasaran ini memerlukan anggaran Rp 3,31 triliun. “Ini teknis, nantinya dibahas dengan Kementerian Keuangan, tapi akan didorong pada kuartal pertama seiring dengan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) April nanti,” kata dia.

Ketiga yaitu insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah alias PPN DTP hingga Juni 2022, dari yang semula berakhir Desember 2021. Akan tetapi, insentif yang menjadi diskon PPN yang diterima masyarakat berkurang setengah dari tahun ini. "Insentif fiskal PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan ini disetujui oleh Bapak Presiden,” kata Airlangga.<!--more-->

Untuk rumah maksimal harga Rp 2 miliar, maka diskon PPN-nya jadi 50 persen saja. Sementara untuk rumah baru harga Rp 2 sampai Rp 5 miliar, diskon PPN sebesar 25 persen. “Ini bisa diberikan kepada mereka yang berkontrak di depan (indent) sehingg ada waktu untuk membangun,” kata dia.

Keempat yaitu insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM untuk otomotif. Tahun ini, insentif ini sudah dialokasikan sebesar Rp 3,46 triliun dan dinaikkan menjadi Rp 6,58 triliun, serta sudah realisasi 100 persen.

Saat ini, Airlangga juga mengetahui sudah ada usulan mobil rakyat yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mobil rakyat ini adalah kriteria mobil yang direncanakan bebas PPnBM.

Airlangga menyebut usulan Agus ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut yang lebih detail. "Jadi belum disetujui usulan ini," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021.

Usulan tersebut ini telah diumumkan Agus pada Rabu, 29 Desember 2021. "Kami minta agar dia tidak lagi dikategorikan barang mewah sehingga tak ada lagi rezim PPnBM yang berlaku terhadap mobil rakyat. Saya sudah kirim surat ke Menkeu, tinggal menunggu responnya," ujar Agus.

Agus Gumiwang mengatakan pihaknya mencoba meredefinisikan kriteria barang mewah dan menciptakan definisi dari mobil rakyat. Ia mengatakan yang disebut mobil rakyat harus memenuhi beberapa kriteria.

Pertama, harganya harus murah. Ia menyebut kisaran murah yang dimaksud adalah maksimum Rp 240 juta. "Di mata kami mobil dengan harga Rp 240 juta sudah mobil rakyat dan tidak bisa disebut barang mewah," ujar Agus.

Selain itu, Agus mengatakan CC dari kendaraan itu juga tidak tinggi, maksimum 1.500 CC. Kriteria ketiga adalah mengenai pendalaman manufaktur yang sebanyak-banyaknya di Indonesia. "Jadi hitungan kami, mobil yang end to end mobil Indonesia kalau local content atau local purchase 80 persen," tutur Agus.

Baca Juga: Menteri Teten: Realisasi KUR Bunga 3 Persen Capai 97,8 Persen

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

4 hari lalu

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprioritaskan kalangan difabel.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

6 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

6 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

7 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

10 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

10 hari lalu

Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

12 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

13 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

15 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

16 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya