Bahlil: Oknum yang Tak Setuju Soal DME dan Mobil Listrik, Saya Minta Minggir

Rabu, 1 Desember 2021 14:42 WIB

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta oknum pengusaha, pejabat, hingga BUMN yang tidak setuju dengan rencana transformasi ekonomi Indonesia, yaitu dengan hilirisasi, agar minggir.

"Kepada siapa saja, baik kepada oknum pengusaha atau pejabat, atau oknum di BUMN yang tidak setuju pemikiran tentang transformasi ekonomi ini, saya minta minggir karena negara Indonesia harus maju," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Rabu, 1 Desember 2021.

Bahlil mengatakan dua rencana hilirisasi yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan membangun ekosistem Dimethyl Ether atau DME sebagai substitusi elpiji, serta ekosistem kendaraan listrik.

Bahlil mengatakan belakangan pemerintah tengah berupaya menggaet investasi untuk mewujudkan berbagai rencana hilirisasi tersebut. Misalnya saja dengan adanya nota kesepahaman sekitar US$ 15 miliar dengan Airproduct beberapa waktu lalu guna membangun hilirisasi batu bara dan gas.

"Tahu enggak kita sekarang impor gas elpiji tiap tahun 5,5-6 juta ton," ujar Bahlil.

Advertising
Advertising

Dari elpiji tersebut saja pemerintah sedikitnya menggelontorkan hampir Rp 60-70 triliun. Untuk itu, ia mengatakan hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi DME menjadi penting.

<!--more-->

"Ini kita sudah akan mulai untuk menggantikan substitusi impor kita. Ini peluang negara kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah," ujar dia.

Adapun pada ekosistem kendaraan listrik, Bahlil mengatakan Indonesia sudah memulai dengan merancang industri baterai kendaraan listrik. Sejumlah perusahaan, mulai dari LG, CATL hingga VW disebut akan ikut dalam proyek ini.

"Itu hulu ke hilir, tambang, smelter, precursor, katode, sampai sel baterai, sampai mobilnya. itu salah satu yang pertama di dunia akan kita bangun, negara lain belum. ingat 40 persen komponen mobil ada di baterai, mobil 60 persen," ujar Bahlil.

Untuk industri mobil listrik, Bahlil melihat ada dua strategi yang bisa ditempuh, yaitu membangun sendiri atau mengakuisisi. Bahlil melihat opsi membangun sendiri akan butuh waktu, sehingga ia mengatakan dimungkinkan dilakukan opsi akuisisi.

Ia pun bercerita telah ke Jerman untuk membicarakan rencana akuisisi tersebut. Ia mengatakan akuisisi bukan sesuatu yang diharamkan selama secara bisnis masuk dan transparan. Apalagi rencana itu dihasilkan dari rapat dan kajian mendalam.

"Jadi aku bilang yang tidak mau, bergeser. Kami mau maju terus untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara, jangan halangi konsep negara. Kalau tidak mau bicara baik-baik, enggak boleh kita memperlihatkan sesuatu yang tidak mencerminkan kedewasaan dan pembangunan negara," ujar Bahlil.

Baca: Pergerakan di Akhir Tahun Dilarang, Survei Kemenhub: Bakal Ada 10 Juta Pemudik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

7 jam lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

20 jam lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

20 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

22 jam lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

23 jam lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

2 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Struktur dan Tugas Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke yang Dipimpin Bahlil

2 hari lalu

Struktur dan Tugas Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke yang Dipimpin Bahlil

Jokowi menunjuk Bahlil menjadi Ketua Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke. Berikut struktur satgas beserta tugasnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke

2 hari lalu

Jokowi Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke

Pembentukan Satgas Gula dan Bioetanol tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024. Bahlil jadi Ketua Satgas

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

Kuasa hukum Direktur PT Refined Bangka Tin memberi penjelasan soal smelter timah PT RBT yang disita oleh Kejagung.

Baca Selengkapnya