TEMPO.CO, Jakarta -Tepat hari ini pada 43 tahun lalu pemerintahan Orde Baru melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US dollar).

Besaran devaluasi kedua melalui Menkeu Ali Wardhana saat itu yakni nilai tukar rupiah dari 415,00 menjadi 625,00 per US dollar.

Devaluasi itu diduga salah satunya akibat krisis mata uang rupiah meski Indonesia mendapat rezeki kenaikan harga minyak akibat Perang Arab-Israel 1973. Tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan utang US$10 miliar.

Devaluasi adalah suatu kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

Ada beberapa tujuan dari devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain supaya nilai mata uang asing dalam negeri tetap stabil, menjaga nilai ekspor-impor, dan menjaga nilai devisa negara.

Biasanya pemerintah melalui bank sentral akan melakukan devaluasi ketika kurs resmi dapat membahayakan sistem perekonomian negara. Devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dalam beberapa cara, seperti melalui pinjaman asing, pengetatan keuangan, pengendalian harga dan upah, dan pembatasan aliran modal keluar.

Walaupun tujuan dari devaluasi adalah untuk mengatasi masalah kestabilan nilai mata uang asing, tetapi pada praktiknya justru menimbulkan masalah baru. Hal ini terjadi pada negara-negara di Eropa. Saat itu, beberapa negara di Eropa mengalami ketidakstabilan dalam pasar valuta asing akibat adanya revaluasi dan devaluasi.

Di Indonesia, kebijakan devaluasi sudah pernah dilakukan semasa kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru. Devaluasi di Indonesia diawali pada 21 Agustus 1971.

Saat itu, Menteri Keuangan Ali Wardhana memutuskan untuk mendevaluasi rupiah dari Rp 378 menjadi Rp 415 per 1US$. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat menghentikan pertukaran dollar dengan emas akibat ketakutan Presiden Richard Nixon akan habisnya cadangan emas Amerika Serikat.

EIBEN HEIZIER
Baca : Beberapa Faktor yang Membuat Rupiah Menguat Hari Ini