Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo meninjau proyek infrastruktur lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek di Depo Jalan Kali Malang, Jatimulya, Bekasi, Rabu, 10 November 2021. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) INKA Budi Noviantoro blak-blakan perihal termuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidaksesuaian komponen kereta lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek. Salah satunya mengenai perangkat pengait kereta atau coupler.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan, INKA seharusnya memasang perangkat pengait kereta dengan sistem automatic tight coupler yang dapat dikendalikan dari kabin secara otomatis. Namun temuan BPK menunjukkan pengait yang terpasang tersebut berjenis automatic tight lock coupler standar AAR 10 yang sistemnya masih manual.
Budi mengatakan pihaknya telah memproduksi kereta sesuai dengan kontrak awal yang ditandatangani perusahaan. Sesuai kontrak semula, komponen coupler menggunakan sistem manual.
“Komponen itu manual sesuai kontrak. Lalu di tengah jalan teman-teman LRT minta diganti elektrik atau otomatis. Tapi itu kan mahal,” ujar Budi saat ditemui di Depo LRT Jabodebek, Kalimalang, Bekasi, Rabu, 10 November 2021.
Temuan BPK sebelumnya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017-2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan. Dalam rekomendasinya, BPK meminta INKA melakukan perbaikan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak
Executive Vice President (EVP) LRT Jabodebek dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Mochamad Purnomosidi menyatakan perseroannya telah mendiskusikan perihal pergantian komponen coupler dengan INKA. Pergantian komponen dianggap perlu setelah mempertimbangkan berbagai kondisi kereta setelah beroperasi secara otomatis.
Menurut dia, temuan BPK muncul saat kedua pihak masih mendiskusikan adanya penyesuaian komponen ini. “Temuan BPK sudah kami jawab pada 2020,” tutur Executive Vice President (EVP) LRT Jabodebek tersebut.
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
