TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 20 Oktober 2021 dimulai dari kritik pengamat penerbangan Alvin Lie soal aturan terbaru soal Antigen tak lagi diakui sebagai syarat penerbangan.

Berikutnya ada berita tentang tentang kelangkaan solar bersubsidi dan aturan terkait perizinan yang harus dimiliki UMKM. Lalu ada berita tentang permintaan Jokowi agar perizinan daerah dipermudah dan rute baru bus Damru Jakarta - Yogyakarta.

Kelima berita tersebut paling diminati oleh pembaca kanal Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Tes Antigen Tak Lagi Diakui sebagai Syarat Penerbangan, Alvin Lie: Diskriminatif

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengkritik Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur mengenai persyaratan penumpang transportasi udara. Pasalnya, beleid itu mewajibkan semua penumpang untuk melakukan tes PCR dan hasil rapid test antigen tak lagi diakui.

"Inmendagri 53/2021 bersifat diskriminatif karena mewajibkan tes PCR, yang prosesnya lama dan biayanya mahal, hanya untuk penumpang transportasi udara saja. Untuk moda transportasi lainnya (Bus, KA & Kapal) cukup dengan tes antigen," ujar Alvin kepada Tempo, Rabu, 20 Oktober 2021.

Alvin mengatakan pengelolaan kualitas udara kabin bus, KA dan kapal tidak sebaik pengelolaan kualitas kabin pesawat udara yang dilengkapi dengan HEPA filter. Untuk menempuh jarak yang sama, durasi perjalanan pesawat udara juga jauh lebih singkat daripada perjalanan dengan bus, KA dan kapal. Sehingga resiko penularan selama dalam kabin pesawat juga lebih rendah.

Simak lebih jauh tentang Alvin Lie di sini.

<!--more-->

2. Solar Bersubsidi Langka, Kendaraan Pengangkut Tambang dan Sawit jadi Sorotan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memantau penyaluran solar bersubsidi yang saat ini tengah mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Salah satu yang jadi sorotan adalah kendaraan logistik di daerah tambang dan perkebunan sawit.

"Saya bilang kita cermati ya, bukan curigai. Kita cermati bahwa kendaraan-kendaraan itu tidak sepatutnya mengisi di SPBU," kata Direktur Badan Bakar Minyak, BPH Migas, Patuan Alfon Simanjuntak, saat dihubungi, Rabu, 20 Oktober 2021.

Sebab, kendaraan tambang dan sawit ini bukan penerima solar bersubsidi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Sehingga, kendaraan tambang dan kebun sawit ini dilarang membeli solar bersubsidi di SPBU.

Simak lebih jauh tentang solar bersubsidi di sini.

3. Bus Damri Jakarta - Yogya Rp 195 Ribu, Ini Perbandingannya dengan Moda Lain

Perum Damri resmi meluncurkan bus dengan rute baru yaitu Jakarta-Yogyakarta (dan rute sebaliknya) sejak 16 Oktober 2021. Damri menyebut rute ini hadir ini mendukung mobilitas masyarakat di kedua kawasan ini.

Akan tetapi, bus Damri ini tidak akan langsung dari Jakarta menuju Yogyakarta, maupun sebaliknya. "Keduanya lewat Solo," kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Damri, Sidik Pramono, saat dihubungi, Rabu, 20 Oktober 2021.

Bus ini tersedia setiap hari di Pool Damri Kemayoran, Jakarta Pusat, setiap pukul 7 malam. Harga tiket bus dibanderol Rp 195 ribu.

Simak lebih jauh tentang bus Damri di sini.

<!--more-->

4. Ekspor Tumbuh 37,07 Persen, Jokowi: Jangan Sampai Daerah Membuat Ruwet Perizinan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kepala daerah ikut mendorong produk-produk unggulan berani untuk masuk pasar ekspor.

"Kita harus terus meningkatkan volume ekspor kita, memberikan fasilitas, memfasilitasi pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang-peluang ekspor yang ada," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 20 Oktober 2021.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo tahun 2021 yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta para bupati yang hadir secara langsung maupun mengikuti dari konferensi video.

Simak lebih jauh tentang Jokowi di sini.

5. Viral UMKM Frozen Food Tak Berizin Edar Didenda 4 Miliar, Seperti Apa Aturannya?

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menanggapi ramai pemberitaan soal pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang makanan beku atau frozen food belakangan ini.

Kabar yang menjadi viral sejak akhir pekan lalu itu berisi cerita pengusaha frozen food yang telah dipanggil oleh polisi dan terancam dipenjara hingga didenda Rp 4 miliar. Ancaman penjara dan sanksi denda itu karena pengusaha kecil itu tak mengantongi sejumlah perizinan mulai dari Perizinan Industri Rumah Tangga hingga izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menanggapi hal tersebut, Ikhsan menegaskan bahwa perizinan tergantung pada umumnya bergantung pada seberapa besar jenis usaha. Untuk usaha kecil ataupun mikro, perizinan yang harus diurus adalah PIRT yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Simak lebih jauh tentang frozen food di sini.