Terpopuler Ekbis: Hantu Sebabkan Investasi Macet, Info Loker Kalbe Farma

Kamis, 30 September 2021 06:16 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu kemarin dimulai dengan pernyataan Bahlil Lahadalia menyebut salah satu penyebab investasi mangkrak adalah persoalan hantu.

Selain itu tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus memantau pembahasan soal kebijakan kenaikan batas utang yang sedang berlangsung di Amerika Serikat.

Kemudian promo kuliner dari sejumlah perusahaan yang akan berakhir pada 30 September 2021. Di antaranya dari Pizza Hut, Wendy’s, Dunkin Donuts, Pepper Lunch hingga Kkuldak.

Selain itu informasi tentang lowongan pekerjaan dari PT Kalbe Farma Tbk untuk lulusan sarjana. Berikut adalah ringkasan dari keempat berita tersebut:

1. Bahlil Ungkap Hantu Jadi Salah Satu Penyebab Investasi Mangkrak di Indonesia

Advertising
Advertising

Menteri Investasi Bahlil lahadalia menyebut empat masalah yang menyebabkan investasi mangkrak di Tanah Air. Salah satunya adalah permasalahan yang ia sebut hantu.

"Itu adalah persoalan-persoalan yang tidak dideteksi secara rasionalitas teoritis ekonomi tetapi faktanya ada. Dalam bahasa saya, mohon maaf sedikit menohok, yaitu seperti hantu. Dapat dirasakan enggak bisa dipegang," ujar Bahlil dalam sebuah webinar, Rabu, 29 September 2021.

Ia mengatakan persoalan itu dapat dirasakan dengan adanya temuan. Namun, tidak ada instrumen atau regulasi yang bisa mendeteksi. "Kita cuma, 'oh begitu ya, oh itu ada,' memang barangnya ada," kata Bahlil.

Adapun tiga persoalan lainnya adalah tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah, adanya ego sektoral antara kementerian dan lembaga, serta persoalan tanah.

Bahlil mengatakan saat dia pertama masuk ke pemerintahan, investasi yang mangkrak mencapai Rp 708 triliun. Hingga saat ini, ia mengatakan investasi yang berhasil direalisasikan dari nominal tersebut mencapai Rp 540 triliun.

Baca berita selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. AS Terancam Gagal Bayar Utang, Sri Mulyani: Kami Tidak Lengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus memantau pembahasan soal kebijakan kenaikan batas utang yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Pembahasan dilakukan setelah utang negara tersebut mencapai batas maksimal dan terancam gagal bayar.

"Kami tidak lengah dengan perubahan global yang begitu sangat dinamis," kata Sri Mulyani dalam acara CIMB Niaga Forum virtual pada Rabu, 29 September 2021.

Saat ini, utang Amerika sudah mencapai ambang batas yang ditetapkan yaitu US$ 28,4 triliun. Pemerintah Amerika yang dikuasai Partai Demokrat pun sudah mengusulkan rancangan undang-undang yang akan menangguhkan plafon utang hingga Desember 2022.

Tapi, deadlock terjadi karena partai Republik yang menguasai Senat menolak beleid tersebut. Dikutip dari Reuters di Selasa, 28 September 2021, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen telah mengatakan bila sampai 18 Oktober tak ada persetujuan, maka masalah ini berpotensi memicu krisis keuangan.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

30 menit lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

53 menit lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

4 jam lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

5 jam lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

18 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

19 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

22 jam lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

1 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

1 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya