TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan simpanan pemerintah daerah (pemda) sejak tahun 2019 sampai dengan 31 Agustus 2021 naik 3,01 persen menjadi Rp 178,95 triliun dari Juli 2021 yang sebesar Rp 173,73 triliun.

"Kenaikan ini menjadi perhatian kami," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis, 23 September 2021.

Ia menilai hal tersebut sebagai dampak dari rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 44,2 persen pada Agustus 2021 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.

Selain itu, tercatat saldo rata-rata di akhir tahun selama tiga tahun terakhir mencapai Rp 96 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional tiga bulan ke depan.

Selisih tertinggi antara nilai simpanan dan biaya operasional tiga bulan adalah di Jawa Timur sebesar Rp 9,9 triliun, Aceh Rp 4,3 triliun, dan Jawa Tengah Rp 4,2 triliun.

Provinsi yang memiliki biaya operasional lebih tinggi dari nilai simpanan tercatat terbesar di DKI Jakarta yaitu Rp 2,5 triliun, Lampung Rp 1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp 900 miliar."Tentunya kami berharap kalau biaya operasionalnya lebih tinggi di atas simpanannya berarti dananya sudah digunakan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Maka dari itu, Sri Mulyani meminta agar pemanfaatan kas di daerah ke depannya perlu lebih optimal.

Baca Juga: Realisasi Pembiayaan Utang Rp 550,6 T, Sri Mulyani: Jauh Lebih Kecil dari Target