TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis pagi, 23 September 2021, dimulai dari nasabah BRI Cabang AHmad Yani Makassar kehilangan dana deposito Rp 1,3 miliar hingga Bank Panin mengajukan banding atas temuan kekurangan bayar pajak.

Adapula berita tentang Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-Gereja Katedral selesai dibangun dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak krisis Evergrande.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang pagi ini:

1. Deposito Nasabah Rp 1,3 Miliar di BRI Makassar Raib

Jhon Rambulangi, nasabah PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Ahmad Yani Makassar, kehilangan dana yang didepositokan sebesar Rp 1,3 miliar. Uang tersebut didepositokan periode 2013-2019. Akan tetapi, saat Jhon ingin menarik uangnya pada 19 Oktober 2020, BRI menyatakan dana tersebut tak terdaftar.

“Klien kami kaget loh, dapat informasi dari BRI. Padahal penyetoran dilakukan di depan teller dan lingkup kantor BRI,” kata kuasa hukum Jhon, Yunius Jhody Pama’tan kepada Tempo, Kamis 23 September 2021.

Ia menjelaskan deposito Rp 1,3 miliar disetor dalam bentuk tunai Rp 600 juta dan debet Rp 700 juta. Semua penyetoran itu dilakukan di depan teller dan nasabah memegang delapan lembar bilyet.

Namun, lanjut Yunius, saat kliennya ingin mencairkan dananya untuk keperluan keluarga, pihak internal BRI mengaku daftar buku bilyet atas nama Jhon Rambulangi hilang. Bahkan enam kali kliennya bertemu dengan pihak BRI, tetapi tak menemukan titik terang.

“Bilyet dan nomor seri yang dipegang klien kami itu asli,” tutur dia. “Kalaupun hilang di internal BRI harusnya ada berita acara kehilangan atau laporan polisi."

Menurut dia, BRI tak boleh lepas tanggung jawab karena data nasabah sangat penting. Yunius mengatakan selama mendepositokan uangnya, kliennya tidak pernah mengeceknya. Sebab, kata Yunius, kliennya percaya dengan bank plat merah tersebut. Apalagi Jhon juga sibuk dengan pekerjaan sebagai dokter dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Baca berita selengkapnya di sini
<!--more-->
2. Sri Mulyani Waspadai Krisis Evergrande di Cina: Punya Dampak Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut krisis Evergrande sebagai salah satu risiko anyar yang membayangi pemulihan perekonomian dunia saat ini.

"Jadi kita harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian Tiongkok dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis, 23 September 2021.

Sri Mulyani mengatakan isu gagal bayar utang dari perusahaan konstruksi kedua terbesar di Cina itu dapat berimbas kepada stabilitas sektor keuangan di Negeri Tirai Bambu. Pasalnya, saat ini Evergrande memiliki utang mencapai di atas US$ 300 miliar.

"Mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak mudah dan memiliki dampak yang luar biasa besar, baik untuk perekonomian domestik di Tiongkok dan di dunia," kata dia.

Nama Evergrande mendadak menjadi sorotan. Raksasa pengembang properti asal Cina ini tengah terbelit utang terbesar di dunia atau sebesar US$ 300 miliar atau setara dengan Rp 4.200 triliun. Rencananya, perusahaan itu akan membayar bunga utang sebesar US$ 84 juta pada hari ini, Kamis, 23 September 2021.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Telan Rp 37,3 M, Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral Selesai Dibangun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan konstruksi Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan ini dibangun bertujuan untuk memfasilitasi ruang parkir bagi jamaah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

Pembangunan Terowongan ini telah dimulai pada 15 Desember 2020 lalu dengan anggaran Rp 37,3 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya, manajemen konstruksi PT Virama Karya dan perencana PT Yodya Karya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penghubung antara dua rumah ibadah ini secara teknis bisa saja menggunakan jembatan penyeberangan, tetapi karena faktor keamanan dan keselamatan desain yang dipilih adalah terowongan bawah tanah. "Ada tiga alternatif sebetulnya bisa jembatan penyeberangan, tapi kan terlalu curam, atau dengan yang lain, kita pilih terowongan yang lebih aman," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.

Selain faktor keamanan pengguna, Terowongan Silaturahmi juga dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan bangunan. “Bangunan Gereja Katedral sudah sangat tua dan merupakan cagar budaya, begitu juga dengan Masjid Istiqlal yang merupakan cagar budaya sehingga kita harus bangun suatu konstruksi yang benar-benar aman,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.

Diana berujar saat pembangunan konstruksi juga melibatkan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk masalah terowongan seperti sistem yang akan dibangun, fondasi, dan struktur bangunan. PUPR juga memperhatikan utilitas-utilitas di atasnya agar jangan sampai terputus dan bermasalah.

Terowongan Silaturahmi tersambung dengan basement parkir lantai 1 di Masjid Istiqlal yang dapat menampung 500 unit mobil. Kehadiran terowongan ini diharapkan dapat memudahkan jemaah kedua rumah ibadah ini untuk menggunakan lahan parkir secara bersama.

Baca berita selengkapnya di sini
<!--more-->
4. Bank Panin Ajukan Banding ke Pengadilan Pajak Atas Temuan Kekurangan Bayar Pajak

PT Bank Pan Indonesia (Tbk) atau Bank Panin mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas temuan kekurangan pembayaran kewajiban pajak berkaitan dengan perkara suap eks pegawai Kementerian Keuangan. Perusahaan telah menyampaikan data pembayaran kewajiban pajak sebelumnya.

“Bank Panin menyatakan keberatan terhadap temuan tim pemeriksa. Upaya keberatan telah dilakukan oleh Bank Panin dengan menyampaikan data riil pajak bank, serta mempertanyakan rasionalitas dan legalitas temuan pajak tersebut. Selain upaya keberatan, Bank Panin juga sudah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak,” ujar kuasa hukum Bank Panin, Samsul Huda, dalam pesan tertulis, Kamis, 23 September 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya menggelar sidang dakwaan perkara mantan pejabat Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, dan Dadan Ramdani. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Angin disebut-sebut memberikan arahan untuk mencari wajib pajak yang potensial.

Arahan disampaikan kepada seluruh kepala subdirektorat yang ditanganinya saat ia menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019. Adapun Bank Panin adalah salah satu yang dibidik.

Tim pemeriksa kemudian menemukan adanya potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin pada 2016 sebesar Rp 81,6 miliar. Dari hasil pemeriksaan general ledger, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan perhitungan bunga, diduga ada kekurangan bayar pajak senilai Rp 926,2 miliar.

Samsul menilai temuan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin, tutur Samsul, menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak pada tahun yang dimaksud.