Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus memantau kebijakan moneter Amerika Serikat. Salah satunya, melalui pernyataan Gubernur Bank Sentral AS atau The Fed, Jerome Powell, di Jackson Hall beberapa waktu lalu.
Jerome sebelumnya mengatakan bahwa The Fed akan memulai tapering pada akhir 2021. Namun demikian, kenaikan suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate baru akan terjadi pada 2023.
"Pernyataan seperti ini bisa menimbulkan pergerakan pasar. Sehingga akan selalu dilihat posisi kebijakan dari perekonomian, terutama dari sisi moneter AS," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis, 23 September 2021.
Di sisi lain, kata Sri Mulyani, secara politik saat ini sedang terjadi negosiasi terkait batas utang atau debt limit di Amerika Serikat. Ia mengatakan negosiasi tersebut akan menentukan kebijakan fiskal AS.
"Apakah AS masih bisa meng-generate debt baru untuk biaya operasi mereka, ini pasti akan menimbulkan market movement yang harus kita waspadai," ujar Sri Mulyani.
Secara umum, ia mengatakan dari sisi lingkungan makro ada hal yang sangat dinamis. Meskipun trennya positif, ia mengatakan pemerintah tetap waspada karena dunia tidak statis.
"Seperti yang terjadi di RRT maupun terjadinya harga komoditas, maupun yang terjadi hari-hari ini secara geopolitik harus menjadi perhatian kita yang bisa menimbulkan dampak spill over terhadap perekonomian dunia dan Indonesia," tutur Sri Mulyani.
