Terpopuler Bisnis: Jokowi Ingin Kurangi Impor Baja, Harta Kaharudin Ongko Disita

Rabu, 22 September 2021 06:30 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat peresmian jalan tol Kelapa Gading - Pulo Gebang di Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021. Jokowi meresmikan salah satu segmen dari proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta, yakni Kelapa Gading - Pulo Gebang. ANTARA/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada hari Selasa kemarin , 21 September 2021, dimulai dari berita Jokowi ingin konsumsi baja Indonesia dipenuhi oleh produk lokal bukan impor.

Selain itu kabar negara resmi menyita harga obligor BLBI Kaharudin Ongko hingga kafe yang buka malam hari bisa beroperasi hingga pukul 00.00 di daerah PPKM level 3.

Adapula berita tentang Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 3,5 persen dan sejumlah pebisnis ramai-ramai mengeluhkan masalah pemeriksaan pajak di tengah pandemi Covid-19.

Berikut lima berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari kemarin:

1. Jokowi: Kalau Tahu Konsumsi Baja RI Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengemukakan pentingnya peningkatan produksi baja di dalam negeri. Jokowi mengatakan kebutuhan nasional terhadap komoditas baja sangat tinggi untuk keperluan pembangunan infrastruktur maupun industri otomotif.

Namun selama ini, kebutuhan tersebut masih dipenuhi oleh impor. Baja bahkan tercatat sebagai komoditas terbesar kedua yang diimpor oleh Indonesia.

Advertising
Advertising

“Kalau tahu konsumsi baja (Indonesia) besar, jangan biarkan ini dimasuki produk-produk dari luar negeri dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” ujar Jokowi saat meresmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 (HSM 2) atau pabrik pengerolan baja lembaran panas milik PT Krakatau Steel (Persero) dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 September 2021.

Jokowi mengungkapkan, selama lima tahun, konsumsi baja per kapita meningkat hingga 40 persen. Konsumsi komoditas tercatat tumbuh dari 50 kilogram per kapita per tahun menjadi 71 kilogram per kapita per tahun.

Melihat tren tersebut, ia memberikan perhatian serius terhadap industri baja. Pada 2022, Indonesia menargetkan bisa meningkatkan kapasitas industri klaster baja menjadi 10 juta ton.


Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

2 jam lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

4 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

11 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

12 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

12 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Setelah Laporkan Kapolres Tangsel ke Divisi Propam Polri, Pengusaha ini ke LPSK Bawa Bukti Penembakan Kantornya

20 jam lalu

Setelah Laporkan Kapolres Tangsel ke Divisi Propam Polri, Pengusaha ini ke LPSK Bawa Bukti Penembakan Kantornya

Budi meminta perlindungan LPSK. Lawan pengusaha importir mesin itu diduga dibekingi jenderal.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

23 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

23 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

23 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya