TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta untuk PKL dan Warteg sejak Juli 2021 lalu. Namun, sejumlah pedagang PKL hingga Warteg membuka suara akan bantuan tersebut.

Salim, pedagang pisang cokelat di Kawasan Grand Indonesia dan Plaza Indonesia mengatakan dirinya tidak mengetahui bahwa ada bantuan tersebut. “Wah, saya pun ga tahu kalau ada bantuan tersebut. Bansos aja saya tidak dapat,” kata Salim kepada Tempk pada Kamis, 9 September 2021.

Kemudian, Ricky, pedagang minuman teh Thailand di Kawasan Grand Indonesia dan Plaza Indonesia mengatakan dirinya mengetahui jika ada bantuan tersebut. Namun, dia tidak berharap lebih. “Kalaupun memang beneran ada dan dapat ya alhamdulillah,” kata dia.

Sebab, ia mengaku bahwa selama pandemi hingga adanya PPKM ini, tidak mendapatkan bantuan sosial atau bansos. “Jangankan bantuan yang buat pedagang kaki lima, bansos saja saya tidak dapat,” katanya.

Lebih lanjut, selama adanya pandemi, kata Ricky, ia menjual barang berharganya demi berkelangsungan hidup. Barang yang ia jual seperti Motor, Elektronik, hingga barang yang masih layak dijual dan dipakai.

Ia mengatakan tidak akan bergantung dan berharap lebih kepada pemerintah tentang adanya bantuan. Sebab, dari bansos pun ia tidak menerimanya sama sekali, apalagi bantuan PKL dan warteg sebesar Rp 1,2 juta ini.

“Saya fokus jualan aja sih, yang penting gimana dapatnya pelanggan aja udah bersyukur,” katanya.

Kemudian, Kadri, penjual sate padang yang berjualan di kawasan yang sama, mengatakan bahwa sebenarnya mengetahui akan adanya bantuan PKL dan warteg tersebut. Namun, tidak menerimanya juga.<!--more-->

Kadri juga merasakan nasib yang sama. Ia mengaku selama pandemi juga tidak mendapatkan bansos. “Mulai yang dari beras , lah, Rp 300 ribu, Rp 600 ribu, sampai yang katanya ini juga 1,2 juta ga dapat sama sekali,” katanya.

Mereka mengatakan pengelola kawasan jajanan itu atau RW Kebon Kacang juga tidak pernah memberi tahu akan adanya bantuan ini. Bahkan, tidak tanya soal data-mendata untuk menerima bansos PKL dan warteg.

Hal tersebut juga dirasakan oleh karyawan warteg Warmo Tebet Agung Riyadi. Ia menyatakan dirinya tahu akan bansos untuk PKL dan warteg. Namun, sampai sekarang juga belum terealisasikan.

Lebih lanjut, Agung mengatakan jika bansos tersebut cair maka akan digunakan untuk mengelola warung makan tersebut , bahkan dibagikan ke para karyawan. “Kitanya (karyawan) dapat juga,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan lebih dari Rp 1,2 juta kepada pada pedagang, seperti memberikan modal untuk jualan. “Pemerintah seharusnya wajib ngasih modal. Buat memutar modal,” katanya.

Pria asal Tegal ini juga mengaku tidak mendapatkan bansos selama pandemi ini. Bahkan, dirinya rantau ke Jakarta pun tidak mendapatkan bansos sepeserpun. “Di kampung saya (Tegal) juga ga dapat, di sini (Jakarta) juga tidak dapat,” katanya.

Kerabat Kerja Agung, Kartolay, juga mengatakan hal yang senada dengan Agung. Bahkan, ia memaparkan keadaan warteg sebelum PPKM hingga adanya PPKM ini. “Berdampak juga kepada pendapatan karyawan, jumlah pembeli , bahkan ada yang phk,” kata Kartolay.

PPKM ini menyebabkan pemangkasan pada karyawan warteg secara perlahan-lahan. Sebelumnya, Warteg Warmo ini memiliki karyawan sebanyak 20 orang. Namun sekarang hanya ada 7 karyawan. “Perlahan-lahan phk-in nya, awal PPKM darurat itu di phk-in 10 orang, terus PPKM longgar ini dikurangi 3,” katanya.<!--more-->

Kemudian untuk omzet, pria yang sudah bekerja selama 21 tahun di warteg tersebut mengatakan turun drastis. Penurunan tersebut dapat menyentuh angka di atas 50 persen. Bahkan berdampak pada pendapatan karyawan. “Semisal yang gajinya 1 juta, ya jadi 600,” katanya.

Kartolay membandingkan penjualan sebelum pandemi hingga adanya PPKM ini. Ia mengaku sebelum PPKM dapat menghabiskan lebih dari 300 piring. Namun, semenjak adanya PPKM Darurat mulai 3 Juli 2021 lalu yang mengharuskan take away atau dibawa pulang hanya mendapatkan 5 pesanan, bahkan pernah sampai tidak mendapatkan pelanggan sama sekali.

Kemudian, di tengah PPKM yang telah melonggar ini , terutama dimulainya uji coba boleh makan di tempat hanya maksimal 30 menit ini dapat mengendalikan 20 hingga 25 piring. “Kalau sekarang yang 60 menit ini bisa 30 piring,” katanya.

Pemerintah menjanjikan akan memberikan bansos untuk PKL , warteg, hingga warung pada Juli 2021 lalu di tengah masa PPKM.

Kemudian, diketahui pada Kamis, 9 September 2021 , Pemerintah meluncurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan atau warung.

Pada uji coba peluncuran ini, akan disalurkan 1 juta paket dengan nilai Rp 1,2 juta atau setara dengan bantuan presiden produktif atau BPUM. Bantuan ini, diharapkan pengusaha UMKM, PKL dan warteg yang terdampak Covid-19 bisa menggunakan untuk modal usaha atau bertahan hidup.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan selama ini bantuan UMKM disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan dengan dinas koperasi dan UMKM di masing-masing pemerintah daerah dan ini sudah 12 juta lebih buat UMKM dan koperasi kecil atau PKL yang dapat bantuan masing-masing Rp 1,2 juta.

Kali ini, kata dia, bantuan akan disalurkan melalui TNI dan Polri untuk 1 juta PKL dan UMKM. Di mana, TNI sebesar 500 ribu dan Polri 500 ribu.

“Atau berarti Rp 600 miliar buat TNI dan Rp 600 miliar buat Polri diteruskan untuk masyarakat, terutama PKL. Jadi ini dananya Rp 1,2 triliun," kata Sri Mulyani.

SYAHARANI PUTRI | HENDARTYO HANGGI

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung