Terpopuler Bisnis: Dahlan Iskan Kritik Satgas BLBI, Curhat Para Pengusaha Warteg

Kamis, 9 September 2021 06:01 WIB

Dahlan Iskan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Rabu, 8 September 2021, dimulai dari kritik Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan atas aset dari debitur dan obligor BLBI yang masih dikejar pemerintah saat ini.

Berikutnya ada berita tentang usulan bankir ke Jokowi soal pencadangan kredit macet dan curhat para pengusaha warteg. Lalu ada berita tentang cadangan devisa RI yang mencapai rekor tertinggi dan dampak penurunan status PPKM terhadap jumlah penumpang pesawat.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Satgas Kejar Utang BLBI Rp 110,45 T, Dahlan Iskan: Kenapa Baru Sekarang Diurus?

Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempertanyakan aset dari debitur dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih bisa dikejar pemerintah saat ini.

Advertising
Advertising

"Apakah aset-aset yang diserahkan dulu itu masih bermasalah? Belum sepenuhnya bisa dikuasai dirjen? Kenapa baru sekarang diurus? Bukankah itu sudah 17 tahun?" tulis Dahlan dalam tulisan di laman pribadinya, disway.id, Selasa, 7 September 2021.

Dahlan Iskan juga mempertanyakan mengapa aset-aset yang telah diserahkan dalam rangka penyelesaian utang BLBI tidak dijual sekitar tahun 2010, ketika ekonomi sedang bagus dan harga aset sedang baik. Maupun dijual pada sekitar tahun 2015 ketika ekonomi masih bagus.

Simak lebih jauh tentang Dahlan Iskan di sini.

<!--more-->

2. Temui Jokowi, Kalangan Bankir Beri Usulan Pencadangan Kredit Macet

Sejumlah bankir di Tanah Air menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pencadangan terhadap Non Performing Loan (NPL) alias kredit bermasalah. Mereka menyampaikan bahwa secara nasional, rata-rata pencadangan bank sudah sekitar 150 persen.

"Namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan perpajakan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato menyampaikan usulan dari para bankir tersebut pada Rabu, 8 September 2021.

Usulan ini disampaikan para bankir saat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, di hari yang sama. Airlangga ikut dalam pertemuan tersebut. Pertemuan juga digelar setelah Jokowi bertemu dengan pengusaha nasional.

Simak lebih jauh tentang Jokowi di sini.

3. Pengusaha Warteg Curhat: Tak Butuh 60 Menit Dine-In, tapi Dana untuk Sewa Lapak

Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Korwantara) Mukroni mengomentari kebijakan anyar pemerintah yang memperkenankan masyarakat untuk makan di warteg alias dine-in dengan waktu makan 60 menit.

Menurut Mukroni, yang dibutuhkan para pengelola warteg bukan sekadar waktu makan 60 menit. Melainkan juga bantuan untuk membayar sewa warung.

"Yang dibutuhkan 1 tahun atau 365 hari, atau 8.760 jam atau 525.600 menit, agar warteg bisa berjualan karena waktu sewa setahun itu belum bisa dibayar warteg karena dananya tidak ada," kata Mukroni, Selasa, 7 September 2021.

Simak lebih jauh tentang warteg di sini.

<!--more-->

4. Cadangan Devisa Agustus USD 144,8 M, Faisal Basri: Tertinggi Sepanjang Sejarah

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar US$ 144,8 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021 sebesar US$ 137,3 miliar.

"Cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah pada akhir Agustus 2021. Nilai tukar rupiah mendekati Rp14.000 per dolar AS," kata ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri dalam cuitan di akun @FaisalBasri, Selasa, 7 September 2021

Dinukil dari keterangan pers Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Simak lebih jauh tentang cadangan devisa di sini.

5. 7 Penyebab Penurunan Level PPKM Tak Bisa Langsung Dongkrak Penumpang Pesawat

Pengamat penerbangan sekaligus Komisaris PT Asia Aero Technology, Alvin Lie, menyatakan penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari level 4 ke level 3 di sejumlah wilayah tidak bisa serta-merta mendongkrak jumlah penumpang pesawat. Alvin menyebut setidaknya ada tujuh faktor yang membuat tren industri penerbangan masih lesu.

“Pertama, syarat untuk terbang masih sama, yaitu harus sudah vaksinasi. Sedangkan dari target pemerintah untuk vaksinasi, yang sudah tercapai untuk vaksin satu kali baru 30 persen,” ujar Alvin saat dihubungi pada Rabu, 8 September 2021.

Alvin menjelaskan adanya syarat vaksinasi membuat potensi pasar menjadi sempit. Kondisi ini sama dengan pengunjung mal yang masih terbatas pada segmen masyarakat yang telah memperoleh vaksin. Padahal jumlah vaksin belum memenuhi target pemerintah sebanyak 70 persen penduduk.

Simak lebih jauh tentang PPKM di sini.

Berita terkait

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

1 jam lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

13 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

15 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

1 hari lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

2 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya