Terpopuler Bisnis: Dahlan Iskan Kritik Satgas BLBI, Curhat Para Pengusaha Warteg
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 9 September 2021 06:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Rabu, 8 September 2021, dimulai dari kritik Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan atas aset dari debitur dan obligor BLBI yang masih dikejar pemerintah saat ini.
Berikutnya ada berita tentang usulan bankir ke Jokowi soal pencadangan kredit macet dan curhat para pengusaha warteg. Lalu ada berita tentang cadangan devisa RI yang mencapai rekor tertinggi dan dampak penurunan status PPKM terhadap jumlah penumpang pesawat.
Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:
1. Satgas Kejar Utang BLBI Rp 110,45 T, Dahlan Iskan: Kenapa Baru Sekarang Diurus?
Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempertanyakan aset dari debitur dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih bisa dikejar pemerintah saat ini.
"Apakah aset-aset yang diserahkan dulu itu masih bermasalah? Belum sepenuhnya bisa dikuasai dirjen? Kenapa baru sekarang diurus? Bukankah itu sudah 17 tahun?" tulis Dahlan dalam tulisan di laman pribadinya, disway.id, Selasa, 7 September 2021.
Dahlan Iskan juga mempertanyakan mengapa aset-aset yang telah diserahkan dalam rangka penyelesaian utang BLBI tidak dijual sekitar tahun 2010, ketika ekonomi sedang bagus dan harga aset sedang baik. Maupun dijual pada sekitar tahun 2015 ketika ekonomi masih bagus.
Simak lebih jauh tentang Dahlan Iskan di sini.
<!--more-->
2. Temui Jokowi, Kalangan Bankir Beri Usulan Pencadangan Kredit Macet
Sejumlah bankir di Tanah Air menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pencadangan terhadap Non Performing Loan (NPL) alias kredit bermasalah. Mereka menyampaikan bahwa secara nasional, rata-rata pencadangan bank sudah sekitar 150 persen.
"Namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan perpajakan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato menyampaikan usulan dari para bankir tersebut pada Rabu, 8 September 2021.
Usulan ini disampaikan para bankir saat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, di hari yang sama. Airlangga ikut dalam pertemuan tersebut. Pertemuan juga digelar setelah Jokowi bertemu dengan pengusaha nasional.
Simak lebih jauh tentang Jokowi di sini.
3. Pengusaha Warteg Curhat: Tak Butuh 60 Menit Dine-In, tapi Dana untuk Sewa Lapak
Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Korwantara) Mukroni mengomentari kebijakan anyar pemerintah yang memperkenankan masyarakat untuk makan di warteg alias dine-in dengan waktu makan 60 menit.
Menurut Mukroni, yang dibutuhkan para pengelola warteg bukan sekadar waktu makan 60 menit. Melainkan juga bantuan untuk membayar sewa warung.
"Yang dibutuhkan 1 tahun atau 365 hari, atau 8.760 jam atau 525.600 menit, agar warteg bisa berjualan karena waktu sewa setahun itu belum bisa dibayar warteg karena dananya tidak ada," kata Mukroni, Selasa, 7 September 2021.
Simak lebih jauh tentang warteg di sini.
<!--more-->
4. Cadangan Devisa Agustus USD 144,8 M, Faisal Basri: Tertinggi Sepanjang Sejarah
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar US$ 144,8 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021 sebesar US$ 137,3 miliar.
"Cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah pada akhir Agustus 2021. Nilai tukar rupiah mendekati Rp14.000 per dolar AS," kata ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri dalam cuitan di akun @FaisalBasri, Selasa, 7 September 2021
Dinukil dari keterangan pers Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Simak lebih jauh tentang cadangan devisa di sini.
5. 7 Penyebab Penurunan Level PPKM Tak Bisa Langsung Dongkrak Penumpang Pesawat
Pengamat penerbangan sekaligus Komisaris PT Asia Aero Technology, Alvin Lie, menyatakan penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari level 4 ke level 3 di sejumlah wilayah tidak bisa serta-merta mendongkrak jumlah penumpang pesawat. Alvin menyebut setidaknya ada tujuh faktor yang membuat tren industri penerbangan masih lesu.
“Pertama, syarat untuk terbang masih sama, yaitu harus sudah vaksinasi. Sedangkan dari target pemerintah untuk vaksinasi, yang sudah tercapai untuk vaksin satu kali baru 30 persen,” ujar Alvin saat dihubungi pada Rabu, 8 September 2021.
Alvin menjelaskan adanya syarat vaksinasi membuat potensi pasar menjadi sempit. Kondisi ini sama dengan pengunjung mal yang masih terbatas pada segmen masyarakat yang telah memperoleh vaksin. Padahal jumlah vaksin belum memenuhi target pemerintah sebanyak 70 persen penduduk.
Simak lebih jauh tentang PPKM di sini.