TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan butuh US$ 266 miliar atau Rp 3.461 triliun untuk menangani perubahan iklim di 2020 hingga 2030. Nilai itu meningkat dari perkiraan sebelumnya yang sebesar US$ 247,3 miliar untuk bisa mengurangi emisi 1.081 juta ton ekuivalen CO2.

"Angka itu adalah luar biasa dan ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Kamis, 26 Agustus 2021.

Dia menuturkan pemerintah sudah mulai menandai belanja-belanja dalam APBN untuk memenuhi komitmen perubahan iklim sejak 2016. Pada periode 2016 hingga 2022 atau lima tahun terakhir, Indonesia mengalokasikan 4,1 persen anggaran dari APBN untuk hal tersebut.

"Dan ini angkanya pasti tidak mencukupi," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan belanja mitigasi kementerian dan lembaga selama ini baru menutupi 21 persen dari kebutuhan pendanaan untuk bisa mencapai komitmen Paris atau net zero emission di 2060.

Karena itu, kata dia, pemerintah perlu untuk terus memperbaiki iklim investasi terutama untuk berbagai projek dan kebijakan yang mendukung komitmen penanganan perubahan iklim.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Sri Mulyani, juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas utama sekarang adalah bagaimana mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi hijau.

"Artinya kita perlu memobilisasi dana yang berasal dari swasta baik domestik,maupun global. Untuk itu kita perlu memformulasikan kebijakan-kebijakan di bidang iklim investasi yang mampu menarik lebih banyak investasi," kata dia.

Investasi itu, kata Sri Mulyani, khususnya untuk membangun sektor energi, transportasi, limbah dan bahkan dalam menjaga kehutanan, sehingga bisa memenuhi target penurunan CO2.

Baca: Eko Patrio ke Sri Mulyani: Vaksin Gratis Aja Masih Tipis, Apalagi yang Bayar