TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah punya target menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun meminta semua pemerintah di pusat dan daerah bekerja keras agar target ini dapat tercapai.

"Saya minta sebagai tugas pertama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) segera koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan daerah," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional virtual pada Senin, 23 Agustus 2021.

Ma'ruf meminta BKKBN bisa menyelaraskan program penanganan stunting yang ada di pusat sampai daerah. "Bahkan hingga ke rumah tangga," kata dia.

Perintah diberikan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada 5 Agustus 2021. Lewat beleid ini, Ma'ruf jadi ketua pengarah tim percepatan dan Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN jadi ketua pelaksana tim.

Menurut Ma'ruf, capaian penurunan angka stunting dalam 7 tahun terakhir sebenarnya sudah cukup baik. Dari 37,2 persen pada 2013, turun menjadi 27,7 persen pada 2019. Sementara di 2022, pemerintah menargetkan angkanya turun jadi 18,4 persen.

Lalu pandemi Covid-19 datang dan menghambat upaya penanganan stunting, khususnya di daerah. Sehingga, Ma'ruf pun memina pemerintah daerah untuk memetakan kembali semua program stunting, apa yang belum jalan dan yang belum merata.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar rencana aksi nasional untuk penanganan stunting ini segera disusun. Rencana itu, kata dia, mengacu pada lima pilar yang ada di Perpres 72.

Mulai dari komitmen politik dan kepemimpinan nasional hingga daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi pusat, daerah dan masyarakat; ketahanan pangan dan gizi; serta monitoring dan evaluasi.

BACA: Target Stunting 18,4 Persen di 2022, Sri Mulyani Ungkap 5 Upaya Pemerintah