TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting turun dari posisi 27 persen pada 2019 menjadi 18,4 persen pada 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada lima kebijakan yang dilakukan, salah satunya yaitu memfokuskan program pada sasaran prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan.
"Umumnya disebut rumah tangga dengan 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)," kata Sri Mulyani dalam pembukaannya, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Rapat Koordinasi Nasional virtual pada Senin, 23 Agustus 2021.
Lalu, fokus program juga ditujukan untuk kelompok sasaran penting yaitu anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur, remaja putri, dan calon pengantin. Kedua, pemerintah memperluas daerah prioritas penanganan stunting.
Tahun 2018, baru ada 100 kabupaten kota dan 2021 sebanyak 360 kabupaten kota. Sementara 2020, menyasar semua kabupaten kota di Indonesia yang mencapai 514. "Bahkan ini seluruh daerah diharapkan dapat menangani stunting secara efektif," kata dia.
Sementara tiga kebijakan lainnya yaitu memperkuat regulasi di Perpres Percepatan Penurunan Stunting, penguatan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan menjamin ketersediaan obat hingga makanan tambahan.
Dengan upaya ini, pemerintah ingin angka prevalensi stunting anak Indonesia terus turun hingga mencapai target lebih jauh, 14 persen di 2024. Sebab, Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran untuk menangani stunting ini terus meningkat setiap tahun.
Pada 2020, realisasi anggaran yang digunakan oleh 20 kementerian dan lembaga untuk menangani stunting mencapai Rp 39,8 triliun atau lebih besar dari pagu awal yaitu Rp 27,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk penanganan stunting terhadap 1,7 juta orang di seluruh Indonesia, di mana lebih dari separuhnya ada di Pulau Jawa. Catatan ini dimuat dalam buku nota keuangan dan APBN 2022:
1. Sumatera: 303.686 orang
2. Jawa: 926.489 orang
3. Kalimantan: 129.803 orang
4. Sulawesi: 150.521 orang
5. Bali-Nusa Tenggara: 233.168 orang
6. Maluku-Papua: 39.422 orang
Lalu di 2021, pagu awal yang disediakan juga ditambah menjadi Rp 32,98 triliun. Tapi, Sri Mulyani belum merinci total pagu kementerian lembaga untuk menangani stunting pada 2022.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Sebabkan Pencegahan Stunting Terhambat
