TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menyampaikan rencana pembangunan ibu kota negara atau ibu kota baru di Kalimantan Timur masih terus berjalan. Pernyataan ini disampaikan di tengah kosongnya anggaran untuk ibu kota baru di 2022.

"Pada dasarnya, prosesnya saat ini masih terus dilakukan diskusi," kata Rionald dalam diskusi DJKN pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Saat ini, kata dia, yang memimpin pembentukan peraturan perundang-undangannya tetap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Jadi saat ini masih terus difinalisasi," kata anak buah Menteri Sri Mulyani Indrawati ini.

Di saat yang bersamaan, diskusi antar kementerian pun terus berjalan terkait pembiayaan dan penataan. Sehingga, Rionald meyakinkan bahwa progres dari rencana ini terus berjalan.

Pada 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal pemindahan ibu kota dalam pidato Nota Keuangan dan APBN 2022. Di hari yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk program ibu kota baru pada 2022.

"Kalau untuk IKN saya kira di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk alokasi anggaran indikatif atau pagu indikatif, belum masuk anggaran untuk IKN," ujar Basuki dalam konferensi pers, Senin, 16 Agustus 2021.

Tapi secara umum, kata dia, akan ada tiga infrastruktur pertama yang akan dibangun, yakni istana negara, jalan, dan sistem drainase. “Namun, itu software-nya saja, [kami masih] menunggu pengesahan undang-undangnya dari DPR," ucapnya pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Baca juga: Menteri PUPR: Anggaran Ibu Kota Baru Belum Masuk Pagu Indikatif 2022