TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR menyampaikan pandangan resmi atas laporan APBN 2020. Salah satunya adalah kritik soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang secara tak langsung menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengelola utang.

Adapun SILPA pada tahun 2020 mencapai Rp 234,7 triliun atau melonjak 400 persen dari 2019 yang sebesar Rp 46,4 triliun. "Ketidakselarasan ini bisa mengindikasikan pemerintah telah melakukan inefisiensi penggunaan dana dan lemahnya perencanaan pembiayaan," kata Vera Febyanthy yang mewakili fraksi dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021.

Awalnya, Partai Demokrat menyoroti defisit anggaran di 2020 yang mencapai Rp 947,7 triliun atau 6,14 persen PDB. Defisit ini yang kemudian didanai dengan utang dari luar dan dalam negeri, sehingga terdapat SILPA.

Selain SILPA, Partai Demokrat juga menyoroti jumlah utang pemerintah tahun 2020 yang mencapai Rp 6.079,17 triliun, dengan rasionya mencapai 39,39 persen. Oleh karena itu, Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap besaran utang serta kemampuan negara untuk membayar.

Tak hanya Partai Demokrat, kritikan terhadap SILPA juga datang dari fraksi PKS. PKS menyebut SILPA yang tinggi menunjukkan kinerja perencanaan pemerintah yang masih rendah. Di sisi lain, pemerintah menggali utang berjumlah fantastis dengan membayar harga yang tidak murah.

Sehingga, PKS menilai SILPA ini menunjukkan pemerintah kurang optimal dalam merealisasikan program dan tidak mampu secara produktif mengelola utang. "Berakibat timbulnya beban bunga utang atas aset yang idle," demikian bunyi pandangan resmi fraksi PKS yang dibacakan oleh anggota mereka, Hermanto.

Sementara pada Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan SILPA ini muncul karena berbagai alasan. Salah satunya, dimana Rp 66,7 triliun memang tidak ditarik karena ditempatkan di Himbara sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonom Nasional (PEN).

Penempatan dana itu untuk membantu kucuran kredit bagi UMKM. "Tujuannya sampai perekonomian pulih dan kredit naik lagi," kata dia. Sementara, Rp 50,9 triliun dialihkan untuk anggaran 2021 mendorong vaksinasi dan UMKM.

Baca: Faisal Basri: Utang Pemerintah Naik Lebih dari 3 Kali Lipat dari Akhir Pemerintahan SBY-JK