TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Riau Syamsuar meminta Pertamina segera menyelesaikan proses pengalihan participating interest atau PI atau hak partisipasi sebesar 10 persen di Blok Rokan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

“Pertamina berkomitmen BUMD berhak atas 10 persen PI Blok Rokan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Artinya, proses pengalihan proses PI 10 persen Blok Rokan agar segera dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Syamsuar dalam acara Serah Terima Wilayah Kerja Rokan, Minggu malam, 8 Agustus 2021.

Selain itu, Syamsuar menyampaikan empat permintaan lainnya usai Blok Rokan resmi diambil alih oleh Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Senin.

Tuntutan Pemprov Riau tersebut antara lain Pertamina harus berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap pendapatan negara dan pendapatan bagi hasil daerah dengan biaya operasional yang efisien. Kemudian, Pertamina harus melibatkan partisipasi perusahaan lokal dalam bentuk barang dan jasa, serta tenaga kerja.

“Artinya, BUMD, pengusaha lokal, dan tenaga kerja diberikan kesempatan seluas-luasnya pada kegiatan jasa penunjang pengelolaan Blok Rokan sebagai vendor, dan Pertamina harus membatasi diri terhadap anak usahanya, serta afiliasinya untuk ikut serta,” katanya.

Selain itu, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari Pertamina agar dilakukan dengan sinergi dengan pemerintah daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. PHR juga diminta untuk melibatkan akademisi dan perguruan tinggi setempat.

Sebelumnya, Syamsuar mengatakan bahwa Pemerintah Riau telah menyiapkan badan usaha milik daerah untuk menggarap Blok Rokan bersama dengan PHR. “Kami juga sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini, yang tentunya kami harapkan bisa berimbas baik untuk pembangunan di Riau dan kesejahteraan masyarakat Riau,” katanya.

Baca juga: PLN Jamin Pasokan Listrik untuk Blok Rokan