TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan menyusun integrated tourism master plan (ITMP) untuk pengembangan Labuan Bajo. Penyusunan ini menyusul adanya evaluasi dari Komite Warisan UNESCO.

"Jadi yang kita susun dalam ITMP adalah proyeksi jumlah wisatawan yang disesuaikan dengan carrying capacity, alur perjalanan, dan strategi pengembangan yang terintegrasi sehingga para turis diharapkan lebih lama tinggal di Indonesia,” kata Sandiaga dalam keterangan seperti dikutip Jumat, 6 Agustus 2021.

ITMP mencakup analisis terhadap permintaan dan penawaran atau supply and demand dengan memperhatikan kapasitas kunjungan. Sandiaga menjelaskan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, khususnya di zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo, harus memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan kearifan lokal.

Dengan demikian, konsep wisata premium yang disiapkan benar-benar terwujud. Adapun konsep premium mengacu pada layanan yang berkualitas tinggi yang menonjolkan keunikan alam, sosial, budaya, masyarakat, dan makhluk hidup di dalamnya.

Dia berharap pengembangan dengan konsep premium memberikan pengalaman yang bernilai tinggi bagi wisatawan, namun tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Mantan Wakil Gubernur DKI ini menjamin Kementerian mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan destinasi super prioritas tersebut.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan, kata dia, memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada.
"Tidak semata-mata memperhitungkan dampak ekonomi, tapi juga dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakatnya,” kata Sandiaga.

UNESCO sebelumnya meminta pemerintah Indonesia menyetop proyek infrastruktur di TN Komodo sampai ada penyerahan revisi amdal karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap situs warisan alam. Amdal nantinya akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

Ia mengklaim telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pihak-pihak lainnya untuk memastikan penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan TN Komodo tidak menimbulkan dampak terhadap outstanding universal value (OUV) situs warisan alam dunia. Adapun saat ini, pemerintah dikabarkan akan memenuhi permintaan UNESCO untuk merevisi amdal.

Rencananya, pemerintah menyerahkan revisi amdal pada September. Dengan begitu, UNESCO memiliki waktu yang panjang untuk melakukan review sebelum sidang berikutnya pada Februari 2022 mendatang.

Baca Juga: UNESCO Ganjal Proyek Komodo, Ini yang Dipertanyakannya