TEMPO.CO, Jakarta -Maskapai penerbangan nasional sepakat untuk menggenjot kargo sebagai strategi utama dalam menghadapi rendahnya tingkat permintaan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan secara prinsip mendukung inisiatif pemerintah untuk mengontrol pandemi Covid-19 lewat kebijakan PPKM. Karena itu, maskapai pelat merah tersebut juga melakukan penyesuaian jadwal penerbangan dan frekuensi dengan tingkat permintaan.

Maskapai dengan jenis layanan penuh tersebut meyakini masih dapat menggenjot pergerakan dari sisi kargo menghadapi rendahnya jumlah penumpang yang terimbas dari pengetatan mobilitas. “Yang pasti Garuda akan terus menggenjot dan memastikan penerbangan berbasis kargo,” ujarnya, Selasa, 3 Agustus 2021.

Per Agustus 2021 ini Garuda juga telah memutuskan untuk mengoperasikan sebanyak 11 destinasi internasional dengan fokus utama penerbangan kargo. Sebelas penerbangan internasional yang dioperasikan adalah Singapura (SIN), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Sydney (SYD), Shanghai (PVG), Guangzhou (CAN), Hong Kong (HKG), Jepang (HND), Korea Selatan (ICN), Belanda (AMS), serta Jeddah (JED). Rute-rute tersebut akan dilayani dengan pesawat berbadan lebar atau wide body, freighter, serta operate flight.

“Rute ke Bangkok akan mengoperasikan freighter di samping wide body, Kemudian ke Hong Kong mengoperasikan freighter dan penerbangan kargo,” jelas Irfan.

Senada, Corporate Communication Sriwijaya Air juga menjelaskan dampak PPKM pada tahun ini tidak lebih baik dibandingkan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB pada tahun lalu. Terkait dengan penurunan jumlah penumpang yang drastis ini, manajemen pun masih mendatanya. Sejauh ini, menurut manajemen peluang bisnis untuk charter atau sewa baik penumpang maupun kargo pasti ada, kendati tingkat permintaannya masih tergolong minim.

“Peluang dan prospek pada momen kali ini tidak baik karena memang terbentur aturan. Namun maskapai harus tetap bertahan hidup dalam kondisi ini walaupun sulit. Alternatif sampai dengan saat ini masih dengan kargo dan beberapa penerbangan charter,” ujar manajemen.<!--more-->

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mendorong maskapai menggenjot bisnis kargo udara yang tidak banyak terpengaruh oleh pandemi saat ini. Hal ini karena komitmen pemerintah yang tetap mengizinkan untuk beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang bisa membuat bisnis kargo udara bertahan. Pertama, tentunya dalam kondisi apapun, setiap manusia pasti memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kedua, penerbangan menjadi salah satu pilihan kuat karena kondisi geografis Indonesia yang kepulauan. Ini karena penerbangan mempunyai beberapa kelebihan dibanding transportasi lain, seperti misalnya kecepatan, keselamatan dan keamanan, serta sanggup menghadapi berbagai cuaca.

Denon juga telah mengusulkan sejumlah stimulus seperti keringanan biaya avtur dan sejumlah perpajakan kepada pemerintah tetapi birokrasi yang dihadapi cukup panjang sehingga belum terealisasikan hingga kini. Karenanya, dia meminta bantuan dari Kadin Indonesia untuk bisa menyampaikannya kembali kepada pemerintah pusat.

“Pertama, kami berharap bersama dengan Kadin bisa usulkan relaksasi ke pemerintah, biaya avtur dan perpajakan. Kenapa? Karena kami coba namun birokrasi stimulus ini cukup panjang. Jadi itu poin utama yang kami kaji bersama sehingga burden usaha selama 3 tahun ini nantinya dapat keringanan dalam melakukan operasi yang pasarnya sudah mengecil menjadi 10 persen,” ujarnya.<!--more-->

Kedua, lanjutnya, adalah vaksinasi kepada para kru pesawat dan pilot yang juga bisa dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, kata Denon, vaksinasi sebagai game changer bisa terealisasikan dan secara efektif menekan penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, saat ini maskapai akan mendapat tekanan yang berat dari lessor mengingat pengembalian pesawat ini dilakukan sebelum jatuh tempo. Lessor tentu juga tidak mau menanggung biaya perawatan pesawat yang dikembalikan. Karena itu, INACA berharap Kadin Indonesia dapat mengusulkan lembaga pembiayaan non bank dalam membantu pemulihan industri penerbangan nasional jangka menengah dan jangka panjang.

“Ketiga bersama Kadin, kami berharap bisa menyusun kajian mendapatkan pinjaman lunak agar bisa membantu proses recovery dari pasar yang turun sebesar 90 persen. Serta usulan kepada pemerintah membangun lembaga pembiayaan non bank di bawah Kemenkeu seperti SMI, LPEI sebagai startegi fundamental jangka panjang yang mengunrangi ketergantungan maskapai kepada lessor assing,” imbuhnya. Kondisi pandemi Covid-19 ini menyebabkan penurunan penumpang dan jumlah penerbangan pesawat.

Dampaknya, banyak pesawat diparkir dan tidak beroperasi sehingga membuat aliran kas maskapai penerbangan terganggu. Berbagai upaya dilakukan internal maskapai agar kondisi keuangannya bisa tertangani dengan baik dan operasional perusahaan mereka tetap berjalan. Salah satunya adalah mengurangi jumlah pesawat yang selama ini tidak terpakai dan dikembalikan ke lessor. Tentu saja pengembalian pesawat ke lessor sebelum jatuh tempo ini juga mempunyai konsekuensi tertentu, sesuai dengan perjanjian antara maskapai dan lessor.

Selain itu, dengan memilih opsi pengurangan pesawat berarti akan berkurang pula kapasitas bisnis maskapai tersebut. Berkurangnya kapasitas bisnis maskapai nasional ini dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional. Denon menjabarkan maskapai penerbangan nasional telah kehilangan sebanyak 65 juta penumpang pada 2020 yang juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlah penumpang yang biasanya mencapai 100 juta penumpang per tahun turun hingga 32 juta penumpang per tahun.

Baca Juga: 5 Fakta Lion Air Group Rumahkan 8.050 Karyawan