TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memberikan keterbukaan informasi mengenai data penanganan pandemi Covid-19.

"Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan,” kata dia dalam webinar keterbukaan informasi publik secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.

Dia menuturkan bahwa upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini sangat berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi, sebagai salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi. Namun, di era teknologi yang semakin maju dengan masyarakat yang beragam, keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri.

“Yang disebut keterbukaan informasi tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data, tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data,
menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya dalam bentuk policy-policy publik," ujarnya.

Berangkat dari dinamika dan tantangan di bidang keterbukaan informasi inilah, kata dia, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting. PPID bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait vaksinasi, dan juga menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi tersebut, agar benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif tentang kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).
<!--more-->
Dia menuturkan APBN telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui
percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.

“Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak
terlena sama sekali. Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat Anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat," kata dia.

Sri Mulyani menegaskan agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Pengawasan tersebut
harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Menurutnya, ini adalah masalah kewajiban apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak. Namun, tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi.

"Namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang ingin saya garis bawahi," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Dorong Penjualan SBN Ritel, Sri Mulyani: Investasi Seperti Belanja Online