TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Bulog mulai menyalurkan paket sembako sebanyak 55 ribu sehari di masa PPKM Darurat. Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas menjelaskan, penyaluran paket sembako sudah dilakukan mulai Kamis, 22 Juli 2021.

"Kita sudah siap untuk menyalurkan dan harapan kami kerja sama dengan Kementerian Sosial melalui dinas sosial di seluruh wilayah berjalan, dan mohon bantuannya para kepala daerah untuk mengaktifkan dinas sosialnya sehingga tidak ada hambatan," ujar Buwas seperti dalam keterangannya, Kamis petang, 22 Juli.

Bulog mendapatkan bantuan pengangkut bansos dari PT Pos dan DNR Corporation. Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

Adapun untuk penyaluran beras, bantuan akan diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan. Buwas berharap sebelum 30, ini semua paket bansos sudah sampai kepada tujuan dan langsung diterima berdasarkan data by name by address.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan efektivitas perpanjangan PPKM Darurat tergantung pada penyaluran bansos kepada masyarakat. Luhut menekankan pentingnya bansos bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani karantina.

"Sangat penting namanya bansos ini karena nanti yang positif dan masuk karantina, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos. Jangan sampai kepala keluarga dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita," ujar Luhut.

<!--more-->

Menurut Luhut, jika penyaluran bantuan berjalan dengan cepat, masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu, penyaluran bansos akan membantu masyarakat di daerah aglomerasi yang yang terkena dampak paling besar dari kebijakan PPKM Darurat.

Selain paket bansos sembako dan beras, Luhut mengatakan pemerintah menyalurkan bansos tunai melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara. Jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia pun telah memulai penyaluran bansos kepada masyarakat.

Penyaluran bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu. Luhut berujar, pencairan bantuan harus dibantu oleh pemerintah daerah untuk penyaluran dan proses verifikasi.

"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan," tutur Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan agar PT POS Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster baru saat masyarakat mengambil bantuan. Luhut juga berpesan agar penyaluran bansos disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Ia meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johny Plate menggunakan berbagai kanal komunikasi untuk menyiarkan informasi soal bansos. "Saran saya perlu diinformasikan ke publik apa hasil rapat kita, bagaimana progres penyaluran bansos ini. Saya titip ke Bulog jangan sampai ada keterlambatan," tutur Luhut.

Baca: Luhut: Jangan Sampai Ada Data Fiktif yang Menerima Bantuan