Luhut: Jangan Sampai Ada Data Fiktif yang Menerima Bantuan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

    Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menekankan bahwa efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hal ini disampaikan kepada para Menteri dan Gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 22 Juli 2021.

    "Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Luhut yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dalam keterangan tertulis.

    Saat ini pemerintah melalui PT Pos Indonesia dan jaringan bank yang tergabung dalam Himbara penyalur bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog. Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan dikarantina.

    Oleh sebab itu, menurut dia, bansos berperan sangat penting. "Karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos. Jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan," ujar Luhut.

    Jaringan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Namun penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat di wilayah-wilayah butuh waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.