TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 72,449 triliun untuk perusahaan pelat merah pada tahun 2022. Rinciannya, modal negara itu akan disuntikkan kepada Hutama Karya untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera Sebesar Rp 31,35 triliun.

"Lalu untuk holding daripada pariwisata yang semuanya terdiri dari banyak anak perusahaan itu Rp 9,318 triliun," ujar Erick dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 14 Juli 2021.

Selanjutnya, PMN kepada PT PLN (Persero) Rp 8,231 triliun untuk program listrik masuk desa. Selain itu, BNI Rp 7 triliun untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR, serta Kereta Api Rp 4,1 triliun salah satunya untuk menyelesaikan kereta api cepat.

Modal negara juga akan diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, serta IFG Rp 2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya.

PMN 2022 juga akan diberikan untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Rp 2 triliun untuk penyelesaian beberapa proyek, serta Perum Perumnas Rp 2 triliun untuk memastikan persediaan rumah yang pro rakyat.

<!--more-->

"Lalu Bank BTN Rp 2 triliun, PT RNI (Persero) Rp 1,2 triliun, Perum Damri Rp 0,250 triliun. Semuanya total Rp 72,449 triliun," ujar Erick.

Erick menuturkan PMN tahun 2022 akan disuntik pada Tahun 2022. Sehingga, PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit. Ia menargetkan PP sejumlah holding BUMN terbit dalam waktu dekat.

"Seperti holding pariwisata ini adalah di bulan Agustus 2021, untuk pertahanan September 2021, pangan September 2021. Sehingga PP PMN 2022 terbit di tahun ini. Sehingga secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat isu hukum yang akan terjadi sebagai landasannya," kata Erick.

Erick Thohir juga memohon persetujuan konversi RDI SLA dan Eks BPPN menjadi PMN non tunai dalam bentuk equity sebesar Rp 2,612,2 miliar untuk klaster pangan dan Rp 809,8 miliar untuk klaster industri pertahanan.

Komisi VI DPR lalu menyetujui usulan Erick Thohir tersebut. "Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang setelah nota keuangan tahun anggaran 2022 disampaikan oleh presiden RI pada rapat paripurna," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat.

Baca: Faisal Basri Sindir Erick Thohir Sibuk Urus PMN BUMN: Bukannya Selamatkan Rakyat