Faisal Basri Sindir Erick Thohir Sibuk Urus PMN BUMN: Bukannya Selamatkan Rakyat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyindir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mendorong penyuntikkan dana ke sejumlah perusahaan pelat merah melalui penyertaan modal negara (PMN). Faisal menyebut semestinya di masa pandemi Covid-19, Erick berfokus menangani wabah.

    Apalagi, saat ini Erick menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat, tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing,” ujar Faisal Basri lewat cuitan melalui akun Twitter-nya @FaisalBasri, Jumat, 9 Juli 2021.

    Faisal Basri pun menyarankan komite tersebut dibubarkan saja. “Bubarkan saja Komite itu,” ujarnya.

    Kritik yang dilontarkan Faisal ini menanggapi keinginan Erick untuk menambah dana PMN sebesar Rp 33,9 triliun untuk 2021 dan Rp 72,449 triliun untuk 2022. Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi VI DPR dalam rapat, Kamis, 8 Juli.

    Adapun Erick mengatakan PMN merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Ia menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

    "Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020," ujar Erick Thohir.

    Erick menyebut suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Ia mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.

    "Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50 banding 50," ujar Erick.

    Erick menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun. Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.

    "Tahun ini insya Allah peningkatan Rp 30-35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp 40 triliun," kata Erick Thohir.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

    Baca: Luhut Jelaskan Beda PPKM Darurat dan PSBB Setelah Dikritik Gonta-ganti Istilah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.