Pengendara melintasi videotron bertuliskan seruan PPKM Darurat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 12 Juli 2021. Pemerintah menetapkan PPKM Darurat di dua kota di Kalimantan Barat yaitu Pontianak dan Singkawang, terhitung dari 12 Juli hingga 20 Juli 2021 guna menekan penyebaran Covid-19 dan keluar dari zona merah. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan rencana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berpengaruh pada paruh kedua 2021.
“PPKM darurat akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV 2021, sedangkan triwulan II sudah selesai,” ujar Iskandar saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Juli 2021.
Iskandar mengatakan pemerintah tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 7-7,5 persen seperti target semula. Sedangkan untuk paruh kedua, diprediksi kinerja perekonomian akan terpengaruh perlambatan karena pembatasan kegiatan.
Pemerintah pun telah merevisi target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun. Iskandar mengungkapkan, prediksi pertumbuhan ekonomi per akhir 2021 diturunkan menjadi 3,7-4,5 persen dari semula 4,5-5,3 persen.
Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bhima Yudhistira mengatakan perpanjangan PPKM darurat akan berdampak menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja. Dampaknya, gelombang perusahaan yang pailit akan meningkat, khususnya di sektor retail, transportasi, dan pariwisata.
Bhima pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal III bisa terkontraksi kisaran -0,5 persen untuk batas bawah dan 2 persen batas atas. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi karena berbagai agenda untuk mendorong belanja, seperti Ramadan dan Lebaran, sudah lewat. <!--more--> Dalam kondisi demikian, Bhima menyebut pemerintah harus mencegah potensi terjadinya PHK massal. Ia menyarankan mengeluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp 5 juta per pekerja selama masa perpanjangan PPKM.
Bantuan subsidi upah diharapkan bisa mengantisipasi perusahaan melakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja. “Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai melakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus lakukan efisiensi untuk bertahan,” ujar Bhima.
Rencana memperpanjang PPKM Darurat diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebut PPKM darurat akan diperpanjang hingga enam minggu untuk menurunkan angka kasus Covid-19.
Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
2 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
