TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.

Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, 12 Juli 2021.

Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi Covid-19 juga harus didorong untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.

Pada bulan Juli ini, pemerintah menargetkan 1 juta dosis vaksin Covid-19 bisa disuntikkan per hari. Angka tersebut ditargetkan naik jadi 2 juta dosis vaksin pada Agustus 2021. Sri Mulyani memprediksi ekonomi tumbuh pada semester I/2021 di kisaran 3,1-3,3 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan 2021 diperkirakan mencapai 3,7 hingga 4,5 persen. “Pertumbuhan ekonomi semester I sekitar 3,1 - 3,3 persen dan keseluruhan tahun diproyeksikan 3,7 - 4,5 persen, setelah menyesuaikan dinamika lonjakan kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021," ucap Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan PPKM darurat untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19. Hal ini berdampak pada penurunan mobilitas, khususnya konsumsi masyarakat.

<!--more-->

Oleh sebab itu, bank sentral menurunkan lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 3,8 persen. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.

Di awal, asesmen BI menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 2021 akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yang titik tengahnya 4,6 persen. Asesmen tersebut juga menunjukkan jika PPKM darurat dilakukan sebulan dan bisa menurunkan Covid-19 secara baik. "Maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun ke 3,8 persen,” kata Perry.

Pemerintah saat ini menerapkan PPKM di wilayah Jawa Bali mulai 3-20 Juli untuk menekan angka positif harian Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah tambahan pasien Covid-19 baru mencapai 40.427 kasus pada hari ini, Senin, 12 Juli 2021.

Adapun penambahan kasus baru ini menjadi rekor baru sejak awal pandemi Covid-19. Berdasarkan data terbaru Satgas Covid-19, kenaikan kasus positif tersebut menjadikan angka terkonfirmasi secara akumulasi mencapai 2.567.630 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 mencapai 891 kasus sehingga totalnya menjadi 67.355 kasus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PPKM Darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan setelah ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinir pelaksanaan program tersebut.

“Jika banyak yang merasa masih ada kekurangan dan kesalahan di beberapa hal, itu adalah tanggung jawab saya,” kata Luhut dalam Instagram resminya pada Senin, 12 Juli 2021.

Sudah satu minggu ia mengkoordinir PPKM Darurat ini. Dalam momen ini, Luhut mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan program ini. “Beberapa perubahan baik yang kami kerjakan nampak sudah mulai muncul, saya selalu bilang kepada mereka bahwa ini kerja kita bersama, bukan hanya saya,” kata Luhut.

BISNIS | SYAHARANI PUTRI

Baca: Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai APBN dan Vaksin Hibah