TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook defisit anggaran pemerintah akan lebih kecil ketimbang rencana di Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

"Kita lihat outlook defisit kita akan lebih kecil ketimbang APBN awal. APBN awal Rp 1.006,4 triliun defisitnya. Kami perkirakan defisitnya Rp 66,8 triliun lebih kecil yaitu Rp 939,6 triliun," ujar dia dalam Rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 12 Juli 2021.

Menurut Sri Mulyani, lebih kecilnya defisit ketimbang rencana di APBN itu adalah sesuatu yang bagus. Sebab, itu berarti APBN bisa tetap responsif membantu rakyat, dunia usaha, hingga menangani Covid-19. Namun, di saat yang sama juga defisitnya bisa berkurang ke tingkat yang semakin hati-hati.

"Ini akan kita coba terus pelihara. Sehingga konsolidasi fiskal tetap berjalan, namun tidak berarti kita tidak bisa bantu ekonomi masyarakat dan menangani Covid-19 yang efektif," ujar dia.

Berkurangnya defisit itu sejalan dengan outlook pendapatan negara yang diperkirakan 101 persen dari target APBN. Penerimaan negara pada 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.760,7 triliun atau lebih tinggi Rp 17,1 triliun dari target APBN.

"Proyeksi ini sangat tergantung kepada kondisi ekonomi dan Covid. Terutama nanti terlihat di perpajakan," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan bahan paparan Sri Mulyani, penerimaan dari sektor pajak diperkirakan sebesar Rp 1.176,3 triliun atau 95,7 persen dari target tahun ini. Adapun penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai diperkirakan 104,3 persen dari target atau sebesar Rp 224,1 triliun. Adapun PNBP diperkirakan sebesar 119,9 persen dari target atau sebesar Rp 357,7 triliun.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.700,4 triliun untuk keseluruhan tahun. Angka tersebut adalah 98,2 persen dari target APBN 2021.

"Defisit APBN ini diperkirakan masih 5,7 persen PDB. Tentu kita akan lihat persentase terhadap PDB tergantung PDB dan nominalnya. Kita hitung saat nominal PDB dipublikasi BPS," ujar Sri Mulyani.

Baca: Sempat Diprotes karena Potong THR dan Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani: Rakyat Butuh