TEMPO.CO, Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan seluruh pejabat perusahaannya telah menyetujui rencana penghapusan fasilitas kartu kredit. Wacana tersebut sebelumnya bergulir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS.

“Secara lisan terima dan tidak ada yang menolak termasuk dewan komisaris,” ujar Ahok kepada Tempo, Selasa, 15 Juni 2021.

Pertamina berencana menghapus fasilitas kartu kredit untuk dewan komisaris, dewan direksi, hingga pejabat karier, seperti senior vice president dan manajer. Langkah ini merupakan salah satu upaya penghematan yang dilakukan perusahaan di tengah krisis pandemi Covid-19.

Ahok mengatakan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit akan berlaku di induk hingga anak perusahaan. Ia belum menghitung total penghematan yang akan dicapai dari rencana tersebut. Namun ia memperkirakan nilainya besar lantaran satu pejabat, seperti komisaris utama, bisa memperoleh limit kartu kredit hingga Rp 30 miliar.

“Gede bener kan? Tentu untuk apa? Saya tidak tahu kalau yang lain,” ujarnya.

Pertamina, tutur Ahok, menargetkan total biaya yang akan diperoleh dari seluruh lini efisiensi bisa mencapai US$ 1,9 miliar hingga akhir 2021. Adapun seluruh biaya yang dikeluarkan pejabat, seperti untuk menamu tamu, akan langsung ditagihkan kepada perusahaan.

“Sedangkan tiket penerbangan dan hotel semuanya langsung atas nama perusahaan. Poin potongan dan sebagainya harus masuk ke perusahaan, tidak boleh ke nama pribadi,” kata Ahok.

BACA: Ahok Targetkan Pertamina Untung USD 2 Miliar Tahun Ini, Dua Kali Lipat dari 2020

FRANCISCA CHRISTY ROSANA