TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan garis besar masalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. atau GIAA. Menurutnya, krisis perusahaan sektor transportasi udara ini diawali oleh permasalahan 36 lessor.

Sebagaimana diberitakan Bisnis tahun lalu, Garuda Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang kontrak sewa pesawat di tengah gugatan hukum yang timbul dari para lessor.

Satu di antaranya ada Helice Leasing S.A.S yang melakukan langkah hukum di Belanda pada 27 Maret 2020. Helice mengajukan permohonan kepada Pengadilan Belanda untuk melakukan sita jaminan atas dana yang ada pada rekening Garuda di Amsterdam. Permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Belanda.

Pada 29 Mei 2020 Pengadilan Prancis juga mengabulkan permohonan sita jaminan dari Helice Leasing S.A.S atas rekening Garuda di Prancis. Hal itu terkait dengan pembayaran sewa pesawat yang belum dilakukan Garuda.

Gugatan wanprestasi juga dialami Garuda dari Aercap pada 14 Mei 2020. Salah satu pemberi sewa guna usaha ini mengajukan gugatan ke Pengadilan London terkait pembayaran sewa pesawat yang belum dilakukan. Proses ini memasuki persidangan di Pengadilan London.

Garuda telah beberapa kali melakukan negosiasi dengan Aercap. Saat ini, Garuda sedang melakukan negosiasi komersial dengan AerCap untuk restrukturisasi kontrak. Akibat kondisi tersebut, maskapai pelat merah tersebut menerima surat pembatasan terbang dari beberapa lessor.

Pokok masalahnya, Garuda belum memenuhi kewajiban atas pembayaran sewa dan perawatan pesawat. Atas surat dari lessor tersebut, Garuda melakukan grounded pesawat. Lalu apa itu lessor yang disebut-sebut jadi penyebab utama krisis di Garuda Indonesia?

Mengutip berbagai literatur, lessor adalah perusahaan yang menyediakan jasa leasing atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha. Lessor tidak hanya menyediakan barang sewa dalam bentuk fisik, tetapi juga merek dagang hingga kekayaan intelektual.
<!--more-->
Leasing adalah kegiatan menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika penyewa tak mampu membayar, maka lessor dapat mengambil kembali barang sewa guna yang disewakan dari penyewa atau lessee.

Pengambilan barang sewa guna sebelum kontrak habis itu yang kemudian diartikan sama dengan kredit kendaraan. Saat pembeli kendaraan dengan skema kredit tak mampu membayar angsuran, pemberi kredit berhak menarik kendaraan yang secara otomatis dijadikan jaminan saat melakukan pinjaman.

Adapun dalam kasus Garuda Indonesia, aktivitas leasing yang dilakukan adalah pengadaan armada pesawat. Praktik ini bukan hal janggal, karena banyak perusahaan menyewa barang produksi hingga kendaraan operasional.

Satu keuntungan dari sistem sewa guna ini adalah perusahaan tidak dibebani biaya perawatan. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan.

Perusahaan hanya dibebankan biaya perawatan barang sewa apabila kerusakan disebabkan oleh pihak lessee atau peminjam sesuai perjanjian.

Apabila praktik leasing menguntungkan, lantas mengapa menjadi satu sumber petaka Garuda Indonesia menurut Erick? Menurut Erick, ada indikasi lessor nakal yang bisa saja dapat dibuktikan koruptif dan melakukan kerja sama jahat.

Hal ini dapat terjadi dengan modus memberikan tarif sewa lebih mahal kepada Garuda Indonesia dibandingkan tarif pasaran. "Ini yang pasti kita bakal standstill, bahkan negosiasi keras dengan mereka," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).

Kendati demikian, dia menilai tidak semua akan memenuhi unsur koruptif. Namun tetap saja ada sejumlah tarif yang dirasa kemahalan mengingat kondisi saat ini.
<!--more-->
"Itu yang kita juga harus lakukan negosiasi ulang. Beban terberat saya rasa itu," kata Erick.

Adapun saat ini Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Bila dirinci berdasarkan pendapatan Mei 2021 Garuda Indonesia hanya memperoleh sekitar US$ 56 juta. Pada periode yang sama perusahaan harus membayar sewa pesawat US$ 56 juta, perawatan pesawat US$ 20 juta, bahan bakar avtur US$20 juta, dan gaji pegawai US$ 20 juta.

Kementerian BUMN sangat menghindari kemungkinan opsi Garuda dinyatakan pailit, sehingga proses hukumnya harus benar-benar tepat. Harapannya, ada kesepakatan dari seluruh kreditur untuk restrukturisasi GIAA.

Namun pada sisi lain, Kementerian BUMN juga mengharapkan biaya di dalam perseroan juga menurun, sehingga mau tidak mau struktur biaya harus dipotong lebih rendah.

Berdasarkan informasi Kementerian BUMN, saat ini Garuda Indonesia memiliki cost sekitar US$ 150 juta per bulan, sementara revenue US$ 50 juta. Jadi setiap bulan rugi US$100 juta.

Dengan demikian, proses bisnis yang seperti ini sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan apalagi dengan kondisi tekanan terhadap keuangan Garuda saat ini.

Sejauh ini Garuda Indonesia telah mengambil langkah menawarkan pensiun dini kepada karyawan dan memangkas jumlah pesawat operasional hingga separuhnya.

BISNIS

Baca juga: Pendapatan Anjlok 90 Persen, Bos Garuda Indonesia: Pandemi Hit-nya Gila-gilaan