TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah di masa Covid-19 ini. Hingga April 2021, realisasi belanja APBD masih sebesar Rp 143,89 triliun.

Angka tersebut baru setara 12,7 persen dari total APBD se-Indonesia yang mencapai Rp 1.134,16 triliun. Dari jumlah Rp 143,89 triliun tersebut, sebanyak Rp 84,63 triliun atau lebih dari separuhnya habis atau 59 persen untuk belanja pegawai saja.

"Saat kami (pemerintah pusat) melakukan counter cyclical in action untuk melindungi rakyat memulihkan ekonomi, belanja daerah masih belum sinkron," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA pada Selasa, 25 Mei 2021.

Sri Mulyani menyayangkan nilai belanja yang mayoritas untuk belanja pegawainya ketimbang menolong masyarakat atau belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengkritik dana dari pusat yang ditransfer ke daerah. Karena sesampainya di daerah, uang itu hanya mengendap di bank. Situasi ini juga sudah dilaporkan Sri Mulyani ke Komisi Keuangan DPR dalam rapat pada Senin, 24 Mei 2021.

Per April 2021, total dana simpanan pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 194,54 triliun. Nilai ini terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari Rp 163,95 triliun (Februari 2021) dan Rp 182 triliun (Maret 2021).

Menurut Sri Mulyani, simpanan pemerintah daerah yang mengendap di bank ini paling banyak berasal dari Jawa Timur, yaitu Rp 25 triliun, Jawa Tengah yaitu Rp 19 triliun dan Jawa Barat Rp 18 triliun. Serta, terendah ada Kepulauan Riau yang sebesar 810 miliar.

Baca: Tax Amnesty Jilid II, Sri Mulyani cs Tunggu Pembahasan dengan DPR