TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memberi penjelasan soal margin keuntungan sebesar 15 sampai 20 persen dalam program Vaksin Gotong Royong untuk karyawan perusahaan swasta. Erick mengklaim tidak ada komersialisasi vaksin dalam program yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.

"Jangan ada seperti pemikiran, seakan-akan BUMN mengkomersialisasikan vaksin," kata Erick Thohir dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 19 Mei 2021.

Sebelumnya pada 11 Mei, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan harga pembelian vaksin Sinopharm melalui penunjukkan PT Bio Farma (persero).

Pertama, harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Ini adalah harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh perusahaan. Di dalamnya, sudah termasuk keuntungan sebesar 20 persen dan biaya distribusi.

"Tapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN)," demikian tertulis dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021.

Kedua, harga maksimal pelayanan ditetapkan sebesar Rp 117.910 per dosis. Ini adalah batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta.

"Sudah termasuk margin atau keuntungan 15 persen, namun tidak termasuk pajak penghasilan (PPh)," demikian bunyi keputusan tersebut.

Dalam konferensi pers ini, Erick tidak menjelaskan berapa sebenarnya harga pokok vaksin yang dibeli oleh Bio Farma. Erick juga tidak menjelaskan dari mana asalnya angka margin 15 dan 20 persen tersebut.

Tapi Erick meminta agar masalah ini tidak dilihat dalam satu angle atau sudut saja. Sebab di sisi lain, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggran hingga Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin, lalu diberikan secara gratis kepada masyarakat.

"Ini salah satu, saya rasa (anggaran) terbesar di dunia," kata dia.

Meski vaksin gratis berjalan, tapi belum semua masyarakat jadi penerima. Sehingga, datanglah inisiatif dari pengusaha untuk mengadakan Vaksin Gotong Royong.

Sejak awal, kata dia, pemerintah dan Kadin sangat transparan mengenai harga ini. Harga yang ditetapkan tersebut juga sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam audit tersebut, kata dia, sudah tertuang jelas bahwa harga jual untuk perusahaan ini terdiri dari harga pokok pembelian dan harga distribusi. "Jadi sangat transparan," kata Erick.

Selain itu, Erick menyebut Kementerian BUMN konsisten untuk melakukan layanan publik sejak pandemi Covid-19 muncul. Mulai dari renovasi Wisma Atlet hingga membuka sentra vaksinasi BUMN di 4 kota.

"Alhamdulillah, kami sudah suntik sekarang vaksinasi BUMN 1 juta, selama beberapa bulan terakhir. Nah ini konteksnya tolong proporsional," kata dia.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Pilot dan Awak Garuda Sudah Divaksin, Saham Sritex Disuspensi