Terpopuler Bisnis: Pesan Jokowi ke Bahlil Lahadalia hingga THR PNS, TNI, Polri

Reporter

Tempo.co

Kamis, 29 April 2021 06:01 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia dan Gubernur Banten Wahidin Halim seusai menghadiri pembukaan Rapimnas HIPMI di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, 7 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 28 April 2021 dimulai dengan pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai dilantik, kemarin. Jokowi meminta Bahlil memperhatikan pengusaha UMKM juga. Kemudian informasi tentang banyaknya perusahaan asuransi lokal yang bermasalah usai bisnis dijalankan. Hal itu disampaikan Penasihat Indonesia Financial Group IFG Agus Martowardojo.

Selain itu berita yang terfavorit juga soal rencana PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang akan terus berinvestasi di bisnis batu bara, salah satunya yang sudah berjalan puluhan tahun di PT Adaro Energy Tbk. Serta berita tentang tunjangan hari raya atau THR PNS, TNI dan Polri yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 45,4 triliun. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut.

1. Bahlil Jadi Menteri Investasi, Pesan Jokowi: Jangan Hanya Urus Pengusaha Besar

Perintah Presiden (Jokowi) kepada kami adalah jangan hanya mengurus pengusaha yang besar-besar, tapi mengurus juga UMKM. Ini harus dikawinkan pengusaha besar dan UMKM, pengusaha besar dan pengusaha daerah,” ujar Bahlil dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual pada Rabu, 28 April 2021.

Bahlil Lahadalia berujar, kolaborasi antara pengusaha kecil dan besar akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-undang Cipta Kerja juga telah disebutkan bahwa pengusaha besar wajib bermitra dengan pengusaha daerah bila ingin memperoleh insentif. Dengan kerja sama pengusaha yang mencakup skala besar dan kecil, Bahlil menyatakan pemerataan ekonomi bisa berjalan.

Advertising
Advertising

Jokowi resmi melantik Bahlil sebagai Menteri Investasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Perubahan Kementerian serta Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Pelantikan tersebut sekaligus menandai berubahnya nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil menjelaskan, peran dari Kementerian Investasi akan jadi kunci yang menghubungkan masuknya investasi dalam dan luar negeri baik di pusat maupun daerah. Kementerian pun bakal menyelaraskan regulasi agar memberikan kepastian hukum dan menekan hambatan-hambatan birokrasi yang selama ini dihadapi investor.

“Kalau kita menahan izin orang atau investor sama dengan menahan pertubuhan ekonomi nasional, sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sama juga dengan menahan sumber pendapatan negara,” katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Agus Martowardojo: Cukup Banyak Perusahaan Asuransi Lokal Bermasalah

Penasihat Indonesia Financial Group IFG Agus Martowardojo mengatakan cukup banyak perusahaan asuransi lokal yang bermasalah. "Itu adalah tantangan yang ada," katanya, Rabu, 28 April 2021.

Ilustrasi asuransi. Pixabay

Dia mengatakan sebelumnya ketika dilakukan pembentukan perusahaan, manajemennya, semua melalui proses yang cukup baik, karena ada fit and proper test. Tetapi, kata dia, setelah ditempatkan, dijalankan, kemudian ada permasalahan-permasalahan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga menyebut saat ini persaingan antar industri jasa keuangan ada yang kurang sehat. Dia mengatakan pengelolaan yang tidak profesional itu, justru tidak terungkap ke masyarakat.

“Sehingga kita tahu, kaget, perusahaan yang sebelumnya dikatakan baik dan sehat, enggak tahunya kemudian ada masalah. Ini tantangan yang ada,” ucap Agus.

Dalam membangun industri, kata Agus, ada otoritas pengawas yang membuat peraturan dan melakukan pengawasan secara aktif. Pengawas sektor industri keuangan non bank Otoritas Jasa Keuangan pun masih ada ruang untuk perbaikan.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Batu Bara Mulai Ditinggalkan Investor Global, Perusahaan Sandiaga Uno Bagaimana?

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk masih akan terus berinvestasi di bisnis batu bara, salah satunya yang sudah berjalan puluhan tahun di PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno tersebut menyatakan masih percaya pada kemampuan dari manajemen Adaro untuk mengejar pertumbuhan di perusahaan tersebut.

"Kami juga mengerti banyak negara-negara barat yang menganggap bahwa batu bara itu sebagai komoditas yang tidak bersih," kata Direktur Investasi Saratoga, Devin Wirawan, dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu, 28 April 2021.

Tapi, kata Devin, tidak dapat dipungkiri bahwa batu bara merupakan sumber bahan bakar paling murah untuk kegiatan elektrifikasi di tanah air. "Indonesia memiliki jumlah batu bara yang sangat melimpah," kata dia.

Penyataan ini disampaikan Devin merespon tren perbankan global yang mulai meninggalkan pembiayaan untuk bisnis batu bara. Tempo mencatat tren ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 3 September 2015, enam bank global mengumumkan akan menghindari pembiayaan untuk pertambangan batu bara dan pembangkit listrik yang menggunakan komoditas tersebut. Bank itu adalah ASN Bank (Belanda); Banco Fie (Bolivia); Ekobanken (Swedia); New Resource Bank (AS); Ethikbank dan Umweltbank (keduanya dari Jerman).

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi, Penyesuaian Butuh Waktu 6 Bulan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mengubah nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjadi Kementerian Investasi. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi BKPM, Rizal Calvary Marimbo, mengatakan penyesuaian struktur kelembagaan pasca-perubahan nomenklatur tersebut membutuhkan waktu hingga enam bulan.

“Tentu memang kita menunggu ada perubahan dan ini membutuhkan waktu tiga bulan, bisa sampai empat bulan, atau enam bulan, setengah tahun. Ini termasuk penyesuaian anggaran karena kebutuhan anggaran kementerian akan semakin meningkat dan posturnya semakin besar,” ujar Rizal saat dihubungi pada Rabu, 28 April 2021.

Rizal memastikan penyesuaian ini tidak akan mengganggu kinerja institusinya. Ia meyakini Kepala BKPM yang dilantik sebagai Menteri Investasi bakal menyelesaikan perubahan-perubahan yang dibutuhkan lembaganya dengan cepat.

Ihwal target Kementerian Investasi, Rizal menduga tidak akan terjadi perubahan untuk tahun ini. Sesuai target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), realisasi investasi sepanjang 2021 dipatok sebesar Rp 856 triliun—atau Rp 900 triliun bila mengikuti target dari Jokowi.

Menurut Rizal, target yang ditetapkan untuk tahun ini di tengah pandemi Covid-19 sudah cukup menantang. Ia pun menyebut penentuan besaran target itu sudah mempertimbangkan adanya perubahan status BKPM menjadi Kementerian Investasi.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Pemerintah Alokasikan THR untuk PNS, TNI dan Polri Rp 45,4 T, Kapan Akan Cair?

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran tunjangan hari raya atau THR untuk PNS, TNI dan Polri pada tahun ini sebesar Rp 45,4 triliun. Lalu kapan THR tersebut akan mulai dibagikan?

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan total nilai anggaran untuk THR itu terdiri atas untuk pusat masing-masing sebesar Rp 30,6 triliun dan daerah Rp 14,4 triliun. Karena angkanya yang cukup besar, THR akan dibayarkan secara bertahap.

Sri Mulyani menjelaskan, THR akan diberikan dalam rentang lima hari yakni H-10 lebaran sampai H-5. Secara detail, ia berjanji akan mengumumkannya setelah peraturan pemerintah rampung.

Pada pekan lalu, ia menyebutkan aturan pemerintah mengenai THR pada tahun ini masih dalam proses untuk kemudian ditandatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Kita harapkan ini bisa mendorong ekonomi meski masyarakat tidak mudik. THR bisa dikirim ke orang tua atau saudara di tempat tinggal asal mereka sehingga mengurangi aktivitas secara fisik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi April 2021 secara virtual, Kamis, 22 April 2021.

Ia menilai alokasi anggaran THR tersebut cukup besar. “Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat sampai Maret ini yang mencapai Rp 350 triliun, ini gede sekali,” katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Jadi Menteri, Bahlil Lahadalia Kini Bisa Bikin Aturan Main Investasi

Berita terkait

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

51 menit lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

2 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

3 jam lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

3 jam lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

4 jam lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

4 jam lalu

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

5 jam lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

5 jam lalu

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

6 jam lalu

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.

Baca Selengkapnya