TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 untuk membangun infrastruktur. Salah satu tujuannya ialah meningkatkan konektivitas jaringan Internet guna mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem digital.

“Infrastruktur itu dibangun pakai uang negara, pakai uang pajak, uang utang, semua dipakai untuk menyiapkan supaya mereka (masyarakat) connect dengan Internet di sekloah, desa, Puskesmas, semuanya,” ujar Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk ‘Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi’, Jumat, 23 April 2021.

Dalam pagu anggaran APBN 2021, pemerintah menyiapkan dana Rp 417,8 triliun untuk membangun infrastruktur. Sebagian di antaranya dialokasikan untuk sektor infrastruktur teknologi dan informasi, seperti pembangunan base transceiver station (BTS) di 5.053 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta peningkatan fasilitas Palapa Ring di Indonesia bagian barat sebanyak 40 persen, Indonesia tengah 30 persen, dan Indonesia timur 30 persen.

Sri Mulyani mengatakan penyediaan infrastruktur untuk mendukung percepatan transformasi teknologi dan digital penting dilakukan saat pandemi Covid-19. Musababnya, pandemi telah mengubah pola kegiatan masyarakat sehingga hampir sepenuhnya memanfaatkan sarana digital, termasuk aktivitas di bidang perekonomian.

Indonesia, kata Sri Mulyani, memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Sebelum pandemi Covid-19, riset Google Temasek menyebutkan valuasi ekonomi digital Indonesia telah menyentuh US$ 44 miliar dan berpotensi meningkat tiga kali lipat menjadi US$ 125 miliar pada 2025.

<!--more-->

Untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem digital dan menangkap potensi yang ada, Sri Mulyani menyatakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga mendorong inklusi keuangan digital melalui transformasi program bantuan sosial atau bansos.

Sri Mulyani mencontohkan pemberian subsidi kepada 10 juta keluarga harapan yang mekanisme pencairannya tidak dilakukan secara tunai. “Harus transfer dan digital. Begitu juga bantuan sembako. Apakah membeli ke warung digital, apakah dilakukan secara digital, itu untuk mendukung transformasi,” tutur Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong inklusi keuangan digital tersebut. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah pandemi.

“Namun bukan berarti kegiatan fisik hilang sama sekali,” kata Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani: Dana BLBI Rp 110 Triliun Akan Ditagih ke 22 Obligor