TEMPO.CO, Jakarta - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Indonesia berencana tidak impor BBM dan LPG pada 2030. Hal itu disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membahas rencana strategis 2021 sampai 2025.

Salah satu isu yang dibahas yaitu soal meningkatnya permintaan energi jangka panjang dan terbatasnya pasokan dalam negeri."Direncanakan pada 2030, kita tidak lagi impor BBM dan LPG," kata Arifin Tasrif dalam konferensi pers selepas rapat bersama Jokowi pada Selasa, 20 April 2021.

Selama ini, LPG merupakan salah satu barang yang rutin diimpor Indonesia. Beberapa bulan lalu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan volume impor LPG akan naik pada 2021, baik bersubsidi maupun nonsubsidi. Jumlah itu naik dibandingkan tahun lalu yang sebesar 6,2 juta metrik ton.

"Dan kami menghitung berapa produksi dari kilang atau LPG dalam negeri yang sudah kami hitung, ada sedikit peningkatan. Sehingga rencananya di 2021 impor LPG 7,2 juta metrik ton," kata Nicke Widyawati dalam rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 9 Februari 2021.

Di sisi lain, Jokowi sudah sejak 2019 mengatakan Indonesia seharusnya tak perlu lagi impor LPG. Sebab, jika mau memanfaatkan teknologi yang sesuai, kata dia, produksi batu bara yang banyak di Indonesia bisa diolah menjadi LPG

Selain itu, ada beberapa itu lainnya yang dibahas dalam rapat ini. Di antaranya yaitu target-target pengurangan emisi karbon. "Indonesia perlu antisipasi untuk bisa mendorogn pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai bauran energi nasional untuk mengurangi emisi," kata Arifin yang juga Ketua Harian DEN ini.

Saat ini, kata Arifin, pemanfaatan EBT di tanah air baru mencapai 10,5 Giga Watt (GW). Angka ini diharapkan naik menjadi 24 GW pada 2025 dan 38 GW pada 2035. "Sesuai dengan target 23 persen (bauran EBT dalam komposisi energi nasional)," kata dia.

Baca Juga: Jokowi Minta Dewan Energi Nasional Percepat Bauran Energi Baru Terbarukan