TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi bisnis sepanjang Rabu pagi hingga siang, 14 April 2021, dimulai dengan rencana pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi elpiji tiga kilogram dan minyak tanah berbentuk barang atau komoditas menjadi subsidi langsung berbasis rumah tangga penerima. Kemudian informasi tentang perusahaan Singapura Watiga Trust yang membeli saham Matahari Putra Prima senilai Rp 217,3 miliar.

Selain itu penjelasan dari PT Waskita Karya atas tidak adanya kenaikan gaji komisaris dan perseroan pada tahun 2020. Perseroan melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya secara signifikan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga beritanya.

1. Skema Subsidi Elpiji 3 Kilogram Akan Diubah Jadi Subsidi Langsung Tahun Depan

Pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi elpiji tiga kilogram dan minyak tanah yang semula berbentuk barang atau komoditas menjadi subsidi langsung berbasis rumah tangga penerima.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Rapat Badan Anggaran DPR mengatakan mekanisme transformasi kebijakan fiskal itu supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, demikian siaran pers diterima, di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.

"Transformasi subsidi berbasis orang dalam konteks elpiji, misalnya, ini diarahkan ke program perlindungan sosial. Kami berharap ini bisa dilakukan mulai tahun 2022," kata Febrio Kacaribu.

Dia menerangkan selama ini subsidi elpiji tiga kilogram masih belum tepat sasaran karena selisih harga jual eceran dan patokan mencapai Rp 7.000 per tabung.

Subsidi komoditas menyebabkan elpiji tiga kilogram bisa dibeli bebas oleh masyarakat, termasuk kalangan menengah hingga atas.

"Kalangan yang menikmati subsidi itu justru yang tidak berhak menerima. Kondisi ini yang ingin kami perbaiki ke depan," kata Febrio.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Perusahaan Singapura Watiga Trust Beli Saham Matahari Putra Prima Rp 217,3 M

Sekretaris Perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) Danny Kojongian pihaknya menyambut kedatangan Watiga Trust Ltd. sebagai pemilik saham baru perseroan dengan porsi signifikan.

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia, Danny menyebutkan pemegang saham perseroan yang lain yaitu PT Multipolar Tbk. (MLPL) telah melakukan transaksi jual saham MPPA yang dimiliki sebanyak 896,32 juta saham dengan harga Rp 404 per lembar atau senilai Rp 362,1 miliar.

Kala itu, Watiga Trust Ltd. masuk dengan membeli saham sebanyak 537,79 juta lembar saham MPPA dengan nilai pembelian Rp 217,27 miliar. Dengan begitu, perusahaan asal Singapura tersebut kini menggenggam saham perseroan sebesar total 7,14 persen.

“Bahwa tercatat kepemilikan saham baru di atas 5 persen sebagai berikut Watiga Trust Ltd.,” tulis Danny dalam keterbukaan informasi, Selasa, 13 April 2021.

Danny menyebutkan, saat ini PT Multipolar Tbk. masih menjadi pemegang saham pengendali MPPA dengan kepemilikan sebesar 38,33 persen atau 2,88 miliar saham.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Tak Naikkan Gaji, Waskita Karya Ungkap Biaya Pegawai Naik Rp 134 Miliar di 2020

Director of HCM & System Development PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Hadjar Seti Adji, mengatakan pada tahun 2020 tidak ada kenaikan gaji komisaris dan pegawai perseroan. Bahkan, ia mengatakan perseroan melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya secara signifikan.

"Biaya dan fasilitas perjalanan dinas juga dikurangi hingga 52 persen,” kata Hadjar dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 April 2021. Pernyataan itu disampaikan merespons adanya pemberitaan mengenai meningkatnya biaya karyawan Waskita pada tahun 2020.

Hadjar mengatakan naiknya biaya pegawai salah satunya disebabkan oleh komitmen perseroan dalam menjaga kesehatan pegawai dan keluarganya di masa pandemi ini. Perseroan mencatat terjadinya kenaikan biaya pegawai tahun 2020 sebesar Rp 134 miliar dibanding tahun 2019.

Selain biaya penanganan Covid-19 yang mencapai angka sekitar Rp 43 miliar, kenaikan biaya pegawai terutama berasal dari biaya perawatan kesehatan, beban cadangan dan penyelesaian kerja pegawai kontrak di proyek tol yang sudah selesai, serta talangan dana asuransi pensiun pegawai. "Proses efisiensi ini kami lakukan secara seimbang dengan tetap menjaga hak-hak pegawai dan kelangsungan bisnis Perseroan" kata Hadjar.

Baca berita selengkapnya di sini.