Sebuah pohon mengering di lokasi terdampak banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 6 April 2021. Cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja telah memicu bencana alam di sejumlah wilayah di NTT dan mengakibatkan rusaknya ribuan rumah warga dan fasilitas umum. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dapat mendukung penanganan risiko terjadinya bencana seperti di Nusa Tenggara Timur.
"Pemerintah mengalokasikan anggaran pada Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Rabu, 7 April 2021.
Dia menuturkan anggaran tersebut digunakan untuk dukungan kegiatan evakuasi, penyiapan posko bencana, distribusi logistik, peralatan penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta tim layanan dukungan psikososial (LDP).
Total alokasi dalam APBN untuk upaya responsif dan proaktif penanganan berbagai bencana alam pada 2021 mencapai Rp 3,5 triliun yang disalurkan melalui K/L. Selain itu, terdapat alokasi dana cadangan bencana Rp 5 triliun yang dapat digunakan sebagai dana siap pakai untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan bantuan untuk rehabilitasi, serta rekonstruksi pasca bencana. Anggaran itu dikoordinasikan melalui BNPB.
Adapun dia mengatakan banjir bandang di NTT yang telah memporakporandakan rumah warga dan fasilitas infrastruktur yang ada begitu menyesakkan hati. Jalan dan jembatan rusak, jaringan komunikasi pun sempat terputus. Kantor-kantor pelayanan Kementerian Keuangan juga mengalami kerusakan.
"Mari terus berdoa untuk seluruh korban dan kondisinya dapat segera diatasi," kata Sri Mulyani.
