TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah menyiapkan fiskal untuk mendukung reformasi dan digitalisasi. Dukungan fiskal itu diperlukan, menurut dia, untuk menghubungkan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dengan layanan internet 4G.

Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, pemerintah mengalokasikan belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 17 triliun dan transfer ke daerah Rp 9 triliun untuk menghubungkan daerah-daerah di Indonesia dengan internet. "Belanja per tahun bisa Rp 16-17 triliun hingga 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 5 April 2021.

Dengan dukungan fiskal itu, Sri Mulyani berharap 9.113 desa 3T bisa terkoneksi internet. Sehingga, mereka tidak semakin tertinggal. Pasalnya, transformasi digital, menurut dia, tidak akan terjadi kalau sebagian wilayah di Indonesia masih belum terkoneksi internet.

"Jadi, 93.900 sekolah dan pesantren bisa masuk dalam jaringan internet, serta 3.700 puskesmas yang belum terkoneksi bisa terkoneksi. Selain itu, 6.000 polsek dan koramil, dan 47.900 desa kecamatan," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan langkah tersebut adalah inti dari transformasi yang berkeadilan. "Yaitu apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran belanja yang besar, baik belanja melalui Kementerian dan Lembaga, hingga belanja TKDD."

<!--more-->

Di samping belanja infrastruktur, Sri Mulyani memastikan dukungan fiskal pemerintah juga diberikan untuk bidang Sumber Daya Manusia. Pasalnya, menurut dia, di era digital, apabila sumber daya manusia tidak siap, maka negara ini akan didikte sekelompok kecil atau pihak lain di luar Indonesia.

"Jadi persiapan SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting," ujar Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Promosi Buah Indonesia: Badan Sehat, Ekonomi Kuat, Petani Sejahtera

CAESAR AKBAR