TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu gambar rancangan istana negara untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur belakangan berkembang viral melalui sejumlah media sosial dan grup perpesanan instan. Gambar tangkapan layar dari video pendek itu di antaranya memperlihatkan desain istana negara yang menyerupai burung Garuda.

Video berdurasi sekitar 4 menit itu diawali dengan teks judul "Konsep Desain Istana Negara" bertuliskan, Bandung, 26 Maret 2021. Di bagian bawah video tertulis I Nyoman Nuarta. Desain istana negara yang menyerupai burung Garuda dengan sayap membentang itu yang kemudian menuai ragam komentar di media sosial.

Sedikitnya ada lima asosiasi profesi mengkritik desain tersebut. Kelima asosiasi itu adalah Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP).

"Atas publikasi yang disampaikan dalam Instagram Bapak Suharso Monoarfa tersebut, telah mengundang ragam reaksi dari para anggota lintas asosiasi profesi," dinukil dari keterangan resmi lima asosiasi, Senin, 29 Maret 2021.

Lima asosiasi itu menilai ada kegelisahan yang perlu disampaikan untuk dapat disalurkan secara terbuka terkait dengan rencana dan rancangan Istana Negara yang nantinya akan menjadi representasi dari citra Indonesia dan menjadi dasar atas perkembangan peradaban Indonesia dalam kancah dunia.

Setelah memperhatikan gambar-gambar rancangan istana negara anyar itu, asosiasi mengritik rancangan tersebut. "Bangunan istana negara yang berbentuk burung Garuda atau burung yang menyerupai Garuda merupakan simbol yang di dalam bidang arsitektur tidaklah mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital dengan visi yang berkemajuan, era bangunan emisi rendah dan pasca Covid-19," tulis mereka.

Asosiasi menilai bangunan gedung istana negara seharusnya merefleksikan kemajuan peradaban/budaya, ekonomi dan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara Indonesia dalam partisipasinya di dunia global. Di samping itu, bangunan gedung istana negara seharusnya menjadi contoh bangunan yang secara teknis sudah mencirikan prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perancangan, konstruksi hingga pemeliharaan gedungnya.

<!--more-->

Menurut lima asosiasi tersebut, metafora, terutama yang dilakukan secara harafiah dan keseluruhan dalam dunia perancangan arsitektur era teknologi 4.0 adalah pendekatan yang mulai ditinggalkan karena ketidakampuan menjawab tantangan dan kebutuhan arsitektur hari ini dan masa mendatang.

"Metafora hanya mengandalkan citra, yang dilakukan secara keseluruhan dapat diartikan secara negatif dikaitkan dengan anatomi tubuh yang dilekatkan dalam metafor," tulis Asosiasi. Metafora harafiah yang direpresentasikan melalui gedung patung burung tersebut, menurut mereka, tidak mencerminkan upaya pemerintah dalam mengutamakan forest city atau kota yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, lima asosiasi profesi itu menyarankan istana versi burung Garuda disesuaikan menjadi monumen atau tugu yang menjadi tengaran atau landmark pada posisi strategis tertentu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan dilepaskan dari fungsi bangunan istana.

Asosiasi pun mengusulkan desain bangunan gedung istana disayembarakan dengan prinsip dan ketentuan desain yang sudah disepakati dalam hal perancangan kawasan maupun tata ruangnya, termasuk target menjadi model bangunan sehat beremisi nol.

Terkait kepentingan awal pembangunan IKN, asosiasi menilai memulai pembangunan tidak harus melalui bangunan gedung, tetapi dapat melalui Tugu Nol yang dapat ditandai dengan membangun kembali lanskap hutan hujan tropis seperti penanaman kembali pohon endemik Kalimantan.

Hal itu juga nantinya bisa menjadi simbol bahwa pembangunan ibu kota baru memang merepresentasikan keberpihakan pada lingkungan. "Yaitu 'membangun hutan terlebih dahulu baru membangun kotanya' sebagaimana disebutkan dalam konsep sayembara Nagara Rimba Nusa," termaktub dari pernyataan lima asosiasi tersebut.

Baca: Kepala Bappenas Yakin Jokowi Bisa Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Baru