TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya menyetujui pengadaan mesin PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) untuk mengatasi masalah kelistrikan di 227 desa di provinsi Maluku hingga tahun 2023.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Mercy Chriesty Barends yang dihubungi Antara melalui telepon selulernya dari Ambon, Selasa, membenarkan persetujuan itu disepakati Menteri ESDM dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Senin, 23 Maret 2021.

"Ini perjuangan panjang yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan program Indonesia Terang, termasuk program 100 persen elektrikasi listrik di Indonesia, dan secara khusus di Maluku sebagai daerah berkarakteristik kepulauan," ujar Mercy.

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut menyebutkan dalam pertemuan tersebut dirinya mempertanyakan masalah elektrifikasi listrik di Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum tuntas ditangani oleh oleh pemerintah Pusat.

Baca Juga: KNKT Beberkan 3 Kecerobohan Kelistrikan Penyebab Kecelakaan Bus Maut

Politisi PDI Perjuangan mempertanyakan pengadaan mesin PLTD di 52 desa di Maluku mengingat tiang transmisi, jaringan kabel hingga rumah mesin telah dibangun sejak tahun 2016-2017, tetapi sampai sampai saat ini belum tersedia mesin pembangkitnya.

"Ada sebanyak 52 unit PLTD yang telah dibangun di Maluku melalui program Indonesia Terang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016. Puluhan PLTD itu belum tuntas, karena hanya tiang transmisi, jaringan kabel dan rumah mesin saja, sedangkan mesin pembangkitnya belum tersedia. Saya minta kejelasan Pak Menteri menyikapi masalah ini," ujar Mercy dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, pembangunan jaringan listrik dan rumah mesin hasil Program Indonesia Terang tersebut umumnya berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di provinsi Maluku, dan sampai saat ini keberadaan fasilitas penerangan tersebut belum dapat difungsikan karena mesinnya belum tersedia.

"Saya punya bukti dokumentasi berupa foto-foto yang diperoleh saat reses ke sejumlah daerah. Kondisinya saat ini banyak tiang transmisinya sudah miring. Ada juga jaringan kabel terutama yang melintasi selat sudah masuk ke dalam laut dan tidak terurus," tandasnya.

Lebih ironis lagi, puluhan PLTD tersebut belum diselesaikan, tetapi pembangunan infrastruktur kelistrikan di Maluku terus dilakukan hingga tahun 2019."Karena itu saya meminta penjelasan dan kebijakan pak menteri terkait penyelesaian puluhan PLTD ini, termasuk 29 Kerja Sama Operasional (KSO) antara beberapa kabupaten di Maluku dengan PT. PLN," ujarnya.

Terkait kebijakan pengalihan konsep PLTD berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), Mercy berharap dapat mempertimbangkan daerah-daerah di Kawasan Timur yang belum bisa menerapkannya, terutama menyangkut ketersediaan bahan bakar terbarukan.

"Sebaiknya program pengalihan PLTD berbasis fosil ke EBT dilakukan bertahap dengan mengutamakan daerah-daerah yang surplus, sedangkan di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT hendaknya dipertimbangkan lagi," ujarnya.

Mercy dalam pertemuan tersebut juga meminta pemerintah tidak lagi memberlakukan kebijakan moratorium terkait penyediaan fasilitas kelistrikan di Maluku dan di kawasan timur pada umumnya.

"Kami butuh listrik, jangan lagi ada moratorium yang menghambat. Ini kebutuhan yang ditunggu masyarakat," katanya.
Siap ditenderkan
Sedangkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam pertemuan tersebut menegaskan proses tender mesin PLTD untuk 52 desa di Maluku segera dilakukan pada semester I tahun 2021.

"Proses tender untuk 52 mesin PLTD di Maluku sementara dilakukan. DItargetkan 227 desa di maluku akan dituntaskan di tahun 2022 hingga 2023," kata Menteri Tasrif dalam pertemuan tersebut.

Menteri menyebutkan mesin yang didatangkan akan menggunakan energy biodiesel (B30) atau Bahan Bakar Nabati untuk memenuhi Kesepakatan Paris yang merupakan respons kolektif global yang ditandatangani pada 2015 dan berlaku mulai 4 November 2016 untuk menangani perubahan iklim dan komitmen negara-negara di dunia mengurangi emisi karbon.

Pemerintah menurut menteri tetap memprioritaskan elektrifikasi di wilayah Timur Indonesia dan tidak ada lagi istilah moratorium karena semua program akan tetap berjalan.

Menyangkut rencana program konversi energi dari diesel ke gas akan tetap dilakukan secara estafet, di mana pihaknya sementara melakukan identifikasi daerah-daerah mana saja yang memenuhi syarat tersebut.

Sedangkan menyangkut Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang sudah siap tapi belum tersedia energi gasnya, juga akan disediakan dengan ditargetkan akan menggunakan produksi gas dari Bintuni dan Bontang, sedangkan di tahun 2017 akan menggunakan produksi gas dari Ladang Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Energi gas dipilih karena selain memperhitungkan biaya juga emisi karbon yang rendah. Mesinya lagi ditenderkan di semester satu 2021," katanya.

Masalah penyelesaian kelistrikan di Maluku akhirnya disepakati masuk dalam butir ke-lima kesimpulan rapat yakni Komisi VII DPR yakni mendesak menteri ESDM untuk segera menyelesaikan seluruh mesin satuan pembangkit diesel (SPD), penyediaan alokasi gas untuk PLTMG di seluruh daerah 3T yang sampai dengan hari ini masih terkendala dalam rangka pemenuhan rasio elektrikasi sesuai target program Indonesia Terang.