TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kerja keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama terus dilanjutkan di tahun 2021. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 219,2 triliun atau 12,6 persen target APBN 2021, tumbuh 0,7 persen(yoy), lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, yang terkontraksi sebesar -0,1 persen(yoy).

"Yang menarik dan tentu positif, adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7 persen. Tahun lalu sebelum terjadi pandemi Covid-19 pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Baca Juga: Akhir Februari 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp 6.361 Triliun

Dia menuturkan penerimaan pajak sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 146,13 triliun atau 11,88 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 4,84 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada periode Januari yang mencapai negatif 15,32 persen (yoy).

Dia melihat beberapa jenis pajak utama mampu tumbuh positif dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain Pajak penghasilan (PPh) 26, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, dan PPN Impor, sedangkan beberapa jenis pajak yang dipengaruhi oleh insentif masih tertekan. Secara sektoral, Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Informasi dan Komunikasi, mampu mencatat pertumbuhan positif.

"Perbaikan penerimaan pajak ini ditopang oleh kinerja penerimaan Februari yang mampu tumbuh positif, baik secara bruto maupun neto, akibat kebijakan kenaikan cukai rokok, meningkatnya realisasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan dan Penagihan, serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi nasional," ujarnya.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 35,62 triliun atau 16,57 persen target APBN 2021, tumbuh 42,11 persen (yoy). Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp 4,97 triliun atau tumbuh negatif 9,67 persen (yoy), namun mulai membaik dipengaruhi peningkatan aktivitas impor (mtm).

Sedangkan penerimaan bea keluar mencapai Rp 2,37 triliun atau 132,82 persen target APBN 2021, tumbuh 380,42 persen (yoy) didorong peningkatan harga komoditas internasional, yaitu tarif Crude Palm Oil (CPO) yang lebih tinggi di Februari. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp 28,27 triliun, tumbuh 48,30 persen (yoy), didorong penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang tumbuh 50,60 persen (yoy) akibat implementasi PMK 57 Tahun 2017.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, kata Sri Mulyani, realisasi sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 37,3 triliun atau 12,5 persen dari target APBN 2021, tumbuh sebesar negatif 3,7 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dari bulan lalu, didukung oleh peningkatan Sumber Daya Alam(SDA) Nonmigas, Kekayaan Negara yang Dipisahkan(KND), dan PNBP Lainnya, masing-masing mencapai 28,2 persen (yoy), 840,1 persen (yoy), dan 47,4 persen (yoy).

"Pertumbuhan positif penerimaan SDA Nonmigas disebabkan kenaikan harga batubara acuan akibat lonjakan permintaan impor dari Tiongkok, serta kenaikan harga emas, perak dan nikel," kata dia.

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, peningkatan KND disebabkan adanya pembayaran dividen tahun buku 2019 dan angsuran utang dividen tahun buku 1999, sementara kenaikan pada PNBP Lainnya disebabkan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan premium obligasi, pengelolaan Treasury Single Account(TSA), pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan layanan informasi dan komunikasi.