TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan jumlah utang sudah mencapai Rp 6.361 triliun.

"Dan itu sesuai dengan bagaimana yang kita rumuskan dalam APBN bersama-sama antara pemerintah dan DPR bagaimana merancang dan selanjutnya mengelola APBN ini," kata Luky dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Dia menekankan bahwa Kemenkeu mengelola APBN secara keseluruhan. Untuk APBN 2021, Kemenkeu punya defisit anggaran 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp 1.006 T.

"Itu yang terus kami kelola dan dicarikan pembiayaannya sepanjang tahun. Posisi per akhir Februari untuk pembiayaan anggaran itu kira sudah berhasil menutupi sebesar Rp 273,1 triliun, ini sesuai rencana kita untuk bagaimana mencari dan menutup defisit sampai akhir tahun," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa untuk pembiayaan defisit APBN dan menjalankan pembangunan, tidak hanya mengandalkan utang.

<!--more-->

"Jadi kalau ditanya total utang, jumlahnya ada, tapi biaya pembangunan kita, pembiayaan APBN kita tidak hanya sekedar mengandalkan utang. Juga mengandalkan penerimaan pajak," kata Suahasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga Februari 2021 sebesar Rp 63,6 triliun atau 0,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka itu lebih tinggi dari Januari 2021 yang sebesar Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen terhadap PDB.

"Sampai akhir Februari kita mengalami defisit RP 63,6 triliun. Ini kalau dibandingkan tahun lalu 61,8 triliun naik 2,8 persen," kata Sri Mulyani. Defisit Februari 2021 yang 0,36 persen PDB, lebih rendah dari tahun lalu yang 0,40 persen terhadap PDB.

Berdasarkan sejumlah laporan organisasi internasional, Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian Indonesia memiliki prospek positif. Salah satunya, Menkeu merujuk pada International Monetary Fund (IMF) Article IV Consultation yang menggambarkan bahwa ekonomi dan portofolio utang Indonesia memiliki sifat resilient.

“Karena level utang dan kebutuhan pembiayaan secara bruto dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi ke atas menjadi 4,8 persen di 2021,” kata Sri Mulyani.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS

Baca: Kemenkeu: Utang Bambang Trihatmodjo Terus Ditagih Sampai Selesai