Ma'ruf Amin Sebut Wakaf Umat Selama Ini Baru Sebatas 3M, Apa Itu?

Kamis, 4 Maret 2021 10:23 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut potensi wakaf dari umat Islam di Indonesia sangatlah besar. Tapi selama ini, kata dia, penyaluran wakaf ini baru terbatas atau hanya terkenal dengan 3M saja.

"Masjid, madrasah, kemudian makam (kuburan)" kata Ma'ruf yang merupakan bekas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dalam diskusi bersama Katadata di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.

Baca Juga: RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T

Padahal selain ketiga bentuk tersebut, kata dia, ada wakaf uang yang potensinya lebih besar. Selain itu, wakaf uang ini nilainya tidak harus besar serta bisa diinvestasikan lebih fleksibel dan dengan cara yang profesional.

Menurut Ma'ruf, inilah salah satu alasan pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada 25 Januari 2021. Saat itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 188 triliun.

Advertising
Advertising

Dalam gerakan ini, Ma'ruf menegaskan bahwa wakaf yang sudah disalurkan oleh masyarakat tetap harus betul-betui terjaga. Sehingga, dana wakaf uang ini harus diinvestasikan di tempat yang aman.

Untuk itu, perlu dilakukan penanganan yang lebih profesional dan terarah. Lalu, manfaatnya pun harus dikembalikan ke masyarakat. "Untuk pendidikan, sosial, dan usaha kecil dan mikro," kata Ma'ruf Amin.

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Masjid Al Barkah Mangkrak, Pengurus Minta Kontraktror Kembalikan Duit Sisa Rp 3,6 Miliar

4 jam lalu

Pembangunan Masjid Al Barkah Mangkrak, Pengurus Minta Kontraktror Kembalikan Duit Sisa Rp 3,6 Miliar

Kontraktor pembangunan Masjid Al Barkah sudah diberi tambahan waktu untuk menuntaskan pembangunan masjid. Tapi tak kunjung selesai hingga saat ini.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

6 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Di Balik Mangkraknya Pembangunan Masjid Al Barkah, Pengurus Beli Tanah ke Kontraktor Rp 1,6 Miliar

7 jam lalu

Di Balik Mangkraknya Pembangunan Masjid Al Barkah, Pengurus Beli Tanah ke Kontraktor Rp 1,6 Miliar

Pembangunan Masjid Al Barkah yang baru hingga kini masih mangkrak. Padahal pengurus telah menerima uang ganti rugi dari Bina Marga DKI.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

8 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Duit Rp 70 Juta yang Masuk Kantong Pengurus Masjid Al Barkah Berasal dari Dana Bongkar Makam

9 jam lalu

Duit Rp 70 Juta yang Masuk Kantong Pengurus Masjid Al Barkah Berasal dari Dana Bongkar Makam

Sejumlah pengurus Masjid Al Barkah bercerita bahwa duit Rp 70 juta yang mereka terima berasal dari kelebihan dana bongkar makam.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

10 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

10 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya