TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengakui data penerima bantuan pemerintah saat ini masih saja tumpang tindih. Menurut mereka, ini adalah satu dari empat masalah yang sekarang ada dalam upaya integrasi data dana bantuan tersebut.

"Tumpang tindih ini mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan," kata Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufik Hanafi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Persoalan data ini sebelumnya juga menjadi masalah saat pemerintah menyalurkan bantuan sosial Covid-19. Direktur Smeru Riset Institute, Widjajanti Isdijoso, pernah akurasi data dari 2015 hingga 2019 terus menurun.

Masalah data ini terjadi saat penyaluran bantuan terus dilakukan. Tahun 2021 misalnya, bantuan untuk perlindungan sosial mencapai Rp 157,41 triliun.

Rinciannya yaitu:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,71 triliun
2. Kartu Sembako Rp 45,12 triliun
3. Bantuan Sosial Tunai Rp 12 triliun
4. Kartu Prakerja Rp 20 triliun
5. BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun
6. Bantuan lainnya Rp 37,18 triliun

<!--more-->

Taufik menambahkan, masalah kedua yaitu data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standardisasi data. Ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik sehingga menghasilkan data yang terduplikasi.

Terakhir, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data. "Sehingga masih ditemukan data yang tidak padan,” kata Taufik yang juga Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat ini.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan turun hingga ke level 9,2 persen akhir 2021. Selain memberikan bantuan sosial Covid-19, pemerintah akan mengandalkan program pemulihan ekonomi nasional untuk pelaku UMKM.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Maliki menyebutkan langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memulihkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin rentan. Bantuan sosial hingga 6 bulan ke depan, menurut dia, akan efektif membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Selain itu juga ada program pemulihan untuk pelaku UMKM sehingga diharapkan ekonomi tak hanya pulih tetapi juga loncat membaik dan target rencana pembangunan menengah nasional (RPJMN) yang dipatok Bappenas dapat dikejar.

FAJAR PEBRIANTO | BISNIS

Baca: Realisasi Bantuan Sosial Tunai Tahap I Capai 95 Persen