TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan pada Januari 2021. Mulai dilaksanakannya program vaksinasi, kata dia menambah optimisme, namun demikian beberapa indikator ekonomi bergerak secara bervariasi.

"Perbaikan terlihat pada bulan Januari, PMI Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansinya di level 52,2, naik dari 51,3 pada Desember 2020," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, 23 Februari 2021.

Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh ekspansi yang solid dan menunjukkan pemulihan permintaan. Sejalan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021 mencatat surplus dan mencapai US$ 1,96 miliar didukung oleh pertumbuhan ekspor yang lebih kuat, utamanya peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit dan biji kakao.

Konsumsi rumah tangga, juga dia diperkirakan terus menguat, seiring peran penting program perlindungan sosial dalam memberikan bantalan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Sementara itu, indikator konsumsi listrik Januari 2021 tumbuh positif, utamanya pada kelompok rumah tangga yang tumbuh 22,4 persen (yoy).

"Konsumsi listrik kelompok industri juga membaik, tumbuh 2,1 persen (mtm) sejalan dengan peningkatan PMI Manufaktur," ujarnya.

<!--more-->

Dia menuturkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 telah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19, sebagai instrumen countercyclical APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam. Kerja keras APBN, kata dia, akan berlanjut di 2021 untuk melanjutkan perannya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Kebijakan fiskal dan APBN 2021 yang disusun secara ekspansif dan konsolidatif digunakan secara optimal," kata dia.

Dia mengatakan percepatan program vaksinasi yang mulai berjalan diharapkan mampu menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk kembali menghidupkan aktivitas ekonomi.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan implementasi reformasi struktural seperti penerbitan aturan turunan UU Cipta kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority(INA) berpotensi mendorong peningkatan ease of doing business, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi pada periode pemulihan perekonomian.

BACA: Sri Mulyani: Bansos Bantu Masyarakat Termiskin Indonesia

HENDARTYO HANGGI