TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang Indonesia sebesar 38,5 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2020. Persentase itu naik 8 persen terhadap rasio utang 2019 yang sebesar 30,5 persen PDB.

"Ini dilakukan juga pada semua negara melakukan countercyclical terutama menggunakan instrumen fiskal yang menyebabkan defisit dari APBN meningkat dan rasio utang meningkat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa, 23 Februari 2021.

Posisi utang pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka
Rp 6.074,56 triliun.

Sri Mulyani mengatakan Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, dan Prancis, mencatat kenaikan utang publik di atas 20 persen dalam setahun selama Covid-19.

Kemenkeu mencatat utang publik Amerika naik sebesar 22,5 persen, Jepang 28,2 persen, Prancis 20,6 persen, Italia 27 persen, dan Inggris sebesar 22,7 persen.

Upaya itu, kata dia, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19.

"Ini menggambarkan bahwa pandemi tidak pandang bulu dan negara dengan hantaman signifikan. Ada yang survive meski tumbuh kecil atau bahkan kontraksi, level kontraksi beda-beda," ujarnya.
<!--more-->
Dia menilai Indonesia mengalami kontraksi yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain, yaitu minus 2,07 persen. Sedangkan defisit anggaran di akhir tahun sebesar 6,09 persen.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah menjaga defisit dengan hati-hati agar pembiayaan bisa tertangani.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 45,7 Triliun hingga Januari 2021, Naik 31,5 Persen